TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). 

Sebagai gantinya, anggota DPR RI akan mendapatkan uang tunjangan perumahan setiap bulannya. 

Wacana pemberian uang tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI ini menuai pro kontra. 

Terlebih, anggota DPR RI yang sudah memiliki rumah disebut akan tetap mendapatkan uang tunjangan tersebut. 

Kondisinya Sudah Sangat Parah 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyebutkan sejumlah alasan penghapusan fasilitas rumah jabatan bagi para wakil rakyat. 

Indra mengatakan, kondisi rumah jabatan yang sebelumnya diberikan kepada anggota DPR RI sudah sangat parah dan tidak layak huni. 

"Sebagian besar itu kondisinya cukup parah. Nanti saya berharap teman-teman kalau sempat, hari Senin saya akan menajak bersama-sama kita meninjau rumah jabatan," jelas Indra, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024). 

"Nanti kita santai-santai nanti melihat dan berdiskusi di sana. Kondisinya sudah sebagian sangat parah."

Indra berujar, selama ini tidak sedikit anggota DPR RI yang merogoh kantong pribadi untuk memperbaiki RJA.

"Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan, yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya," katanya.

Baca juga: Besaran Tunjangan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Masih Dikonsultasikan Dengan Kemenkeu

Dasco: Saya Belum Diberi Tahu

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui rencana pemberian uang tunjangan perumahan untuk anggota DPR. 

Dasco mengatakan telah mengembalikan rumah dinas pimpinan dan fasilitasnya ke Setjen DPR RI. 

Saat ini, Daso telah menempati rumah pribadinya. 

"Nah, saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan," ujar Dasco, Jumat. 

"Saya belum dikasih tahu justru, karena saya kebetulan memang sudah mengembalikan dan sampai saat ini tinggal di rumah sendiri."

Dasco memastikan pihaknya akan membahas lebih lanjut terkait tunjangan pengganti RJA. 

Masih Dikonsultasikan dengan Kemenkeu 

Meski rencana ini sudah menuai polemik, nominal tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI belum ditentukan. 

Hal itu disampaikan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. 

Indra menyatakan, pihaknya masih akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran tunjangan perumahan ini. 

"Kami akan masih mengkonsultasikan kembali dengan Kementerian Keuangan setelah kami mendapatkan harga yang fix di lapangan seperti apa," katanya, Jumat. 

Baca juga: Rumah Jabatan Anggota DPR Bakal Diganti Tunjangan Perumahan? Dasco: Saya Belum Dikasih Tahu

Selain itu, kata Indra, pihaknya juga masih menunggu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni BURT. 

Nantinya, Kesetjenan DPR akan melapor kepada BURT terkait besaran tunjangan perumahan. 

"Jadi memang ini membutuhkan waktu ya, tapi saya berharap nanti setelah alat kelengkapan dewan terbentuk ini akan kami laporkan berdasarkan hasil survei kami, range-nya seperti apa," ujarnya.

Didukung Demokrat 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron telah menyatakan dukungannya terkait wacana pemberian uang tunjangan rumah untuk anggota DPR RI. 

Herman berdalih, butuh biaya perawatan yang besar untuk menempati RJA. 

“Ini masalah kondisi saja, kalau hitung-hitungannya bahwa kelayakan hunian itu memang membutuhkan biaya operasional yang lebih besar,” katanya, dikutip dari Kompas.com, Jumat. 

Ia menilai, uang tunjangan perumahan menjadi solusi bagi anggota DPR RI yang memiliki rumah yang jauh. 

Sebab, mereka dapat menyewa rumah yang dekat dengan Senayan. 

Baca juga: Anggota DPR: Tunjangan Perumahan Tidak Cukup

“Saya kita ini bagus, dari pada juga pagi-pagi harus macet-macetan juga dan kemudian pas pulang juga harus macet-macetan,” ujarnya. 

“Ini juga masalah pergerakan juga, kadang-kadang kan DPR itu pagi-pagi harus sudah rapat di sini. Kemudian malam hari baru selesai rapat di sini."

Kendati demikian, ia tak mempermasalahkan jika masyarakat mengkritik wacana tunjangan perumahan anggota DPR RI. 

Herman menganggap kritik dari masyarakat perlu disampaikan agar kebijakan DPR RI tidak melukai hati nurani publik. 

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam) (Kompas.com)