Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Survei Kemenag: Indeks Kerukunan Umat Beragama Alami Peningkatan di Tahun 2024 

Saiful Rahmat Basuki mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Indonesia menunjukkan tren yang positif.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Survei Kemenag: Indeks Kerukunan Umat Beragama Alami Peningkatan di Tahun 2024 
Tribunnews.com/IST
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Basuki. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Basuki mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Indonesia menunjukkan tren yang positif.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, angka IKUB mengalami kenaikan signifikan, yakni dari 73,09 pada tahun 2022, menjadi 76,02 pada tahun 2023, dan mencapai 76,47 pada tahun 2024.

"Tren ini menggambarkan bahwa sikap toleransi antarumat beragama di Indonesia cenderung membaik. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan ini adalah berbagai upaya Kementerian Agama dalam menyosialisasikan dan menginternalisasikan penguatan moderasi beragama melalui berbagai program dan kegiatan,” ujar Saiful melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/10/2024).

Dirinya menyampaikan hal tersebut di hadapan ratusan peserta Peluncuran Sekretariat Bersama dan Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama (API-MB) yang digelar Balitbang Diklat. 

Menurut Saiful, meski indeks menunjukan tren positif, namun tantangan dalam menjaga kerukunan beragama masih ada, 

"Beberapa kasus intoleransi dan sikap umat beragama yang belum menunjukkan sikap moderat masih terjadi di berbagai wilayah,” katanya.

Berita Rekomendasi

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Moderasi Beragama yang mengamanatkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber). 

Pembentukan Sekber ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi penyelenggaraan penguatan moderasi beragama di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Program penguatan moderasi beragama mencakup beberapa lingkup, di antaranya penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat bagi aparatur negara, perlindungan hak beragama dalam program dan layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/Lembaga, 

"Pengelolaan rumah ibadah yang berperspektif moderasi beragama, serta pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya juga untuk memperkuat toleransi,” pungkasnya.

Baca juga: Respons BPJPH Kemenag Soal Viralnya Produk Tuak, Beer dan Wine Dapat Sertifikat Halal

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas