Total Tunjangan dan Gaji Hakim Jika Naik 142 Persen, Terendah Capai Rp 25 Juta Lebih
Berapakah jumlah yang bakal didapat oleh para hakim jika jumlah gaji dan tunjangan telah dinaikkan 142 persen? Ini hitungannya.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan hakim di Indonesia melakukan 'Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia' pada 7-11 Oktober 2024.
Gerakan ini digaungkan kelompok Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).
Gerakan tersebut sebagai perwujudan komitmen para hakim untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga peradilan di Indonesia.
Terkait kesejahteraan, para hakim ini meminta supaya gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak pernah berubah sejak 2012 dinaikan hingga 142 persen.
Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid, mengatakan tuntutan kenaikan gaji ini khususnya untuk hakim tingkat kelas II.
“Tentu itu mempertimbangkan beberapa hal teman-teman, yang pertama adalah 12 tahun yang tidak ada penyesuaian,” ujar Fauzan kepada wartawan di kawasan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).
Baca juga: 4 Tuntutan Para Hakim Saat Audiensi ke Mahkamah Agung, Termasuk Minta Gaji Naik
“Dan yang kedua, harus disesuaikan dengan profil daerah dari teman-teman karena yang paling berdampak hari ini adalah hakim-hakim di tingkat kelas II yang notabene berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia,” lanjut dia.
Untuk diketahui, tunjangan Hakim pratama Pengadilan Kelas II berjumlah Rp 8,5 juta, sementara gaji pokoknya sekitar Rp 2 juta.
Artinya, kenaikan 142 persen dari total gaji dan tunjangan adalah sejumlah kurang lebih RP 25,894 juta.
Lalu berapakah jumlah yang bakal didapat oleh para hakim lainnya jika jumlah gaji dan tunjangan telah dinaikkan 142 persen?
Baca juga: Gelar Mogok Sidang, Kini Para Hakim Tuntut Naik Gaji 142 Persen ke MA, Begini Alasan Mereka
Di Indonesia, gaji hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Peraturan itu telah ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2012 silam.
Pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden Indonesia yang menandatanganinya.
Sejak saat itu hingga sekarang belum ada perubahan gaji atau tunjangan hakim.
