Namun, dia menegaskan tuntutan para hakim agar ada kenaikan gaji bukan dalam rangka untuk memperkaya diri.

"Kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draf perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan (gaji) 142 persen."

"Tidak ada setengahnya dari 300 persen kenaikan gaji dari pegawai Kementerian Keuangan," tegas Aji.

Aji juga mengungkapkan tuntutan ini lantaran adanya ancaman keamanan para hakim dan keluarganya.

Hal tersebut, imbuhnya, turut dialaminya saat akan memutus vonis suatu perkara pembunuhan.

Dia mengatakan rumahnya kerap didatangi orang sehingga membuat keluarganya ketakutan.

"Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai. Posisi saya harus menginap di kantor karena harus men-draf putusan."

"Istri dan tiga anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi menyampaikan 'yah, rumah bolak-balik didatangi orang, dan digedor," pungkasnya.

Lalu, saat sesi audiensi dengan DPD, Jusran Ipandi turut menceritakan adanya hakim yang harus berutang di pinjaman online (pinjol) hanya demi mudik ke kampung halaman di daerah.

“Kalau kami boleh bilang, ini maaf ya, cuma saya buka sedikit, Bapak-bapak harus tahu. Teman kami Pak, ada yang buat pulang saja itu pinjam online Pak,” ujar Jusran

Menurut Jusran, kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran minimnya perhatian negara terhadap kesejahteraan hakim di Indonesia. 

Dia pun berharap agar DPD RI bisa membantu mengawal tuntutan para hakim terhadap pemerintah, khususnya mengenai perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. 

“Di mana lagi negara ini memberikan martabat bagi hakim. Kita pinjam online. Sempet teman-teman kami dikejar-kejar sama pinjol, gimana coba? Ini fakta,” tutur Jusran.

Prabowo Janji Naikkan Gaji Hakim setelah Dilantik

Presiden terpilih, Prabowo Subianto pun berjanji bakal menaikkan gaji hakim setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.