Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra enggan berbicara banyak terkait kabar dirinya masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (11/10/2024), Yusril belum berkomunikasi perihal tawaran posisi menteri tersebut.

“Baru kabar-kabar burung saja, kabar-kabar angin,” katanya.

Yusril enggan untuk menanggapi lebih lanjut terkait kabar tersebut. 

Dia menegaskan jawabannya akan diketahui pada 21 Oktober setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

“Daripada berspekulasi, lebih baik kita tunggu nanti sesudah presiden dilantik dan secara resmi. Nanti saya dengar tanggal 21 akan mengumumkan dan melantik para menterinya,” kata dia.

Baca juga: 10 Calon Menteri Prabowo Menurut Sumber Terpercaya

Apabila tawaran menteri benar datang kepada dirinya, Yusril menyatakan siap untuk mengemban amanah dengan kapasitas dan kemampuannya di bidang hukum.

“Tapi kalau ditanya kepada saya apakah anda siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan pada anda. Yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insyaallah saya akan menjalankan tugas-tugas itu kalau sekiranya diberi amanah,” jelas Yusril.

Mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) itu meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran akan memilih calon anggota kabinet yang memiliki kompetensi, loyalitas, dan pengabdian terhadap bangsa negara.

Pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Yusril didapuk menjadi ketua tim hukum pasangan Prabowo-Gibran.

Dalam susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terdapat sejumlah ahli dan pakar hukum yang dinamakan Tim Echo.