Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai NasDem memutuskan tidak akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Walau tidak bergabung di kabinet, Partai Nasdem mengatakan posisi mereka adalah berada dalam pemerintahan.

"(Kami mendukung) pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

Baca juga: Benny Laos Meninggal dalam Kecelakaan Speedboat, Sekjen NasDem: Indonesia Kehilangan Calon Negarawan

Hermawi menjelaskan beberapa pertimbangan yang dimaksud oleh pihaknya.

Menurut partai politik pimpinan Surya Paloh itu, mereka lebih merasa penting jika nantinya masukan-masukan dan pikirannya diterima oleh pemerintah.

"Menurut kita pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet, pikiran-pikiran kita kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk," kata dia.

Meski tidak masuk dalam jajaran kabinet kata Hermawi, NasDem akan tetap berada pada barisan pemerintah Prabowo-Gibran nantinya.

NasDem kata Hermawi, akan mendukung dan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini," tandas dia.

Hermawi sekaligus menegaskan partainya bukannya mengada-ada perihal keputusan tidak masuk ke dalam kursi Kabinet. 

Sebab, beberapa waktu lalu, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta nama kader di Nasdem yang akan menjabat sebagai menteri.  

"Pak Prabowo pernah bilang, 'NasDem kok belum kasih masukan  nama?' Kami diam saja," ujar dia.

Baca juga: Nasdem Masih Berduka, Belum Bersikap soal Pengganti Benny Laos Sebagai Cagub Maluku Utara

"Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi memang  sikap Nasdem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di Kabinet," lanjut Hermawi. 

Perolehan jumlah kursi bukan pencapaian