Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerinda Ahmad Muzani mengatakan Partai NasDem tidak mengajukan nama kader untuk duduk di kursi kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu disampikan Muzani merespons sikap Partai NasDem yang menyatakan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

"NasDem tidak mengajukan daftar untuk duduk di Kementerian," kata Muzani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (14/10/2024).

Menurut Muzani, meski tidak masuk kabinet, tidak berarti NasDem bukan bagian dari koalisi pemerintah.

Apalagi NasDem mengatakan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

"Tidak masuk atau tidak ambil bagian dari susunan kabinet tidak berarti lantas ia tidak menjadi bagian dari pemerintah. Ia mengatakan bahwa tidak ambil bagian bukan berarti tidak menjadi bagian pemerintah," kata Muzani.

Baca juga: Tak Ajukan Kader Jadi Menteri Prabowo, NasDem: Soal Etika dan Kepantasan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa mengungkap alasan tidak meminta masuk ke dalam kabinet presiden terpilih RI, Prabowo Subianto.

Baginya, keputusan itu hanya menyangkut soal etika dan kepantasan saja.

"Terkait dengan kabinet, NasDem kan selalu mengatakan dalam hal ini pak Surya, ini soal etika saja dan kepantasan saja," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

NasDem, kata Saan, bukanlah partai pendukung Prabowo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Baca juga: NasDem Tak Minta Jatah Menteri kepada Prabowo, PAN Tak Mau Ikut Campur

Saat itu, partainya mendukung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Karena itu, ia mempersilakan Parpol pendukung Prabowo pada Pilpres 2024 untuk mengambil pos kementerian terlebih dahulu.

Dia bilang, merekalah yang patut didahulukan Prabowo.

"Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet," jelasnya.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan NasDem tetap akan mendukung pemerintahan Prabowo pada 2024 mendatang.

Hanya saja, partainya mengambil posisi 'tahu diri' soal jatah menteri.

"Karena memang NasDem bukan partai pendukung sehingga kalau misalnya NasDem ribut apa, soal kabinet. Rasanya kurang pas lah minta ini minta itu. Jadi kita lebih kepada dalam posisi tahu diri lah. Kita lebih dalam posisi tahu diri," pungkasnya.