Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah lebih dari tiga dekade putra asli Maluku terpinggirkan dalam kabinet pemerintahan.

Melihat sejarah, 25 kabinet Presiden Soekano selalu melibatkan putra Maluku, begitupun 21 kabinet Presiden Soeharto juga mendistribusikan putra Maluku.

Praktis pasca Abdul Gafur selaku Menpora pada Kabinet Pembangunan IV tahun 1988, sampai sekarang sudah 36 tahun tidak ada lagi menteri berasal dari Maluku.

Saat ini ada Bahlil Lahadalia, pria kelahiran Banda, Maluku Tengah namun dia besar di Fakfak Papua sehingga tidak bisa dikatakan asli Maluku.

Atas kondisi tersebut Ketua Harian DPP Anak Muda Kepulauan Evav Indonesia (AMKEI) Abubakar Refra membuat pernyataan sikap atas pengabaian kekuasaan terhadap putra Maluku.

Sikap pertama yang disampaikan bahwa Prabowo dinilai memgawali kebijakan diskriminatif tidak mencerminkan hak kewarganegaraan dalam kepemimpinan nasional.

Baca juga: Menebak Baju Prabowo Saat Pelantikan Presiden, 3 Jas Warna Favorit hingga Model Soekarno Disiapkan

Kedua, Prabowo menyatakan akan membangun Indonesia hanyalah retorika.

Ketiga, AMKEI mempertanyakan janji Prabowo membangun zaken kabinet namun hingga saat ini tidak tertera nama putra Maluku.

“Sehingga perlu dipertanyakan kembali komitmen kebangsaan Bapak Prabowo sebagai sosok yang dikenal pro keberagaman dan keadilan,” ucapnya saat konferensi pers di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024) sore.

Keempt, Prabowo dinilai telah mengawali kebijakan politik dengan membangkitkan sentimen gerakan separatis.

Abubakar menyampaikan bahwa masyarakat Maluku bukan penonton dalam sejarah bangsa.

“Sejak era perjuangan kemerdekaan Maluku menjadi penghubung stratrgis dalam perdagangan internasional dan sumber daya alam melimpah,” tukasnya.

Abubakar menuturkan, Maluku telah memberikan kontribusi yang tak terhitung bagi negeri tetapi tidak ada balasannya berpuluh-puluh tahun.

AMKEI menyatakan akan menyerahkan pernyataan sikap kepada DPP Gerindra dan diharapkan akan diserahkan langsung kepada Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto.

Abubakar berujar apabila desakan tidak diindahkan, maka aksi unjuk rasa serentak akan digelar pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024.

“Kalau tidak ada hambatan kita menyiapkan aksi serentak jadi kita akan sambut Bapak Prabowo dalam momentum Sumpah Pemuda,” pungkasnya.