Profil Sulaiman Umar, Wamen Kehutanan di Kabinet Prabowo-Gibran, Berlatar Belakang Kesehatan
Berikut ini profil Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang berlatar belakang kesehatan.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sulaiman Umar sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Minggu (20/10/2024).
Hal ini disampaikan Prabowo saat mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga untuk kabinetnya, Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Minggu malam, dikutip dari setneg.go.id.
Sulaiman Umar merupakan adik ipar Crazy Rich Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.
Dilansir Banjarmasin Post, Sulaiman Umar lahir pada 16 April 1982 di Tanahbumbu, Kalsel.
Ia merupakan lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia.
Berlatar belakang kesehatan, Sulaiman Umar pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) Permata Marina dan Klinik Zam-zam Tanahbumbu.
Sulaiman Umar termasuk aktif berorganisasi.
Ia pernah menjadi Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tanahbumbu periode 2017-2020.
Lalu, Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Tanahbumbu dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tanahbumbu periode 2017-2022.
Sulaiman Umar juga pernah menjabat sebagai anggota PB IDI Bidang Pengabdian Profesi (2018-2021), Ketua DPD Generasi Muda Pembaharuan Tanahbumbu (2017-2020), dan Ketua Umum Komite Nasional Pembangunan Indonesia Tanahbumbu (2017-2020).
Karier politiknya dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, lewat PDIP.
Baca juga: 47 Orang di Lingkaran Presiden Prabowo Jabat Menteri dan Wamen di Kabinet Merah Putih
Ia maju dari daerah pemilihan (dapil) Kalsel II dan berhasil meraih 109.208 suara.
Di DPR RI, Sulaiman Umar menempati Komisi VII, dikutip dari tanahlautkab.go.id.
Harta Kekayaan Sulaiman Umar
Sulaiman Umar menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 23 Mei 2019, saat ia maju sebagai calon anggota DPR RI.