Respons Airlangga usai Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Singgung Pernah 10 Tahun Bermitra
Airlangga menanggapi dilantiknya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Penulis: Nuryanti
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto melantik 53 Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi.
Dalam Kabinet Merah Putih terdapat 53 yang terdiri dari 48 Menteri dan lima pejabat setingkat Menteri.
Pelantikan 48 menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden bernomor 133 P tahun 2024 mengenai pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Dari 48 menteri, ada nama Airlangga Hartarto yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga Hartarto diketahui juga menjabat sebagai Menko Perekonomian periode 2019-2024 di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
Setelah dilantik, Airlangga menyampaikan terima kasih karena acara pelantikan berjalan lancar.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku akan melaksanakan amanah dengan baik.
Kepada awak media, Airlangga juga menanggapi dilantiknya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Airlangga Hartarto menyampaikan sudah menjadi mitra Luhut selama 10 tahun.
Keduanya diketahui sama-sama pernah menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional karena akan dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan sudah menjadi mitra kami selama di kabinet juga hampir satu dekade."
Baca juga: Airlangga Hartarto Ungkap Target 100 Hari Kerjanya Usai Dilantik Jadi Menko Perekonomian era Prabowo
"Jadi nasihat beliau langsung ke Presiden, jadi komunikasi kita lancar," kata Airlangga, Senin.
Mengenai detail teknisnya, Airlangga menegaskan masih akan dibahas secara bersama.
"Nanti akan dibahas secara bersama-sama, termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya nanti," paparnya.
Soal Kemaritiman, Investasi, Energi, dan Pariwisata
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyatakan, Kemenko Perekonomian pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan tugas baru yakni terkait investasi, energi dan pariwisata.
Sebelumnya, pada era Presiden Jokowi persoalan maritim, investasi, energi, dan pariwisata ada di bawah komando Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
"Sebagian penugasan Marves (maritim dan investasi) di bidang energi investasi pariwisata di Kemenko Perekonomian," ungkap Airlangga.
Namun, Airlangga enggan menjelaskan soal teknis dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) beralih ke Kemenko Perekonomian.
"Itu tunggu nanti penugasan pokok presiden sudah jelas, sudah ada," imbuhnya.
Daftar Menteri Prabowo
Berikut 53 menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih yang dilantik pada Senin pagi:
1. Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri;
10. Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri;
11. Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan;
12. Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama;
13. Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum;
14. Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia;
15. Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan;
17. Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Satryo Soemantri Brodjonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19. Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan;
20. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan;
21. Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial;
22. Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
23. Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian;
25. Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan;
26. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;
28. Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30. M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi;
31. Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan;
32. Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital;
33. Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian;
34. Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan;
35. Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
36. Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
41. Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi;
44. Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
45. Widiyanti Putri, sebagai Menteri Pariwisata
46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47. Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
49. Sanitiar Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung;
50. Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara;
51. AM Putranto, sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
52. Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
53. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Taufik Ismail/Nitis Hawaroh/Fersianus Waku)
