Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Kalau Demokrasi Ingin Sehat, Ada Oposisi

"Kalau punya harapan demokrasi, PDIP atau NasDem atau yang lain itu bisa menjadi oposisi supaya keseimbangan."

Editor: Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto memberikan pidato perdananya sebagai Presiden RI.

Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan sejumlah tamu undangan di ruang sidang paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). 

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan banyak program dan target kerja selama lima tahun kedepan, baik dari sisi politik hukum, demokrasi hingga ekonomi.

Terkait pidato Prabowo, Tribunnews mengundang Pengamat Politik/Wakil Rektor UGM, Arie Sujito dan Pengamat Ekonomi/Wakil Dekan FEB UGM Gumilang Aryo Sahadewo.

Sejumlah tantangan, pekerjaan rumah hingga catatan disampaikan dua akademisi. 

Hal itu disampaikan Arie Sujito dan Gumilang Aryo Sahadewo saat saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby),' Via Zoom, Minggu (20/10/2024).

Dia juga menyoroti Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri.

BERITA REKOMENDASI

'Kalau ditanya apakah ini akan efektif tidak? Saya kira nggak bisa dinilai sekarang," ujar Arie Sujito.

" Tentu efektif tidaknya sangat ditentukan oleh capaian yang ada," jelasnya.

Soliditas Kabinet pun menurut dia akan menjadi masalah tersendiri mengingat anggota Kabinet berasal banyak kelompok dan kepentingan yang kompleks. Termasuk antar partai politik pengusung di bawah KIM saat pilpres, maupun partai politik dari luar koalisi yang bergabung. di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Belum lagi, kata dia, Kementerian itu terdapat menteri dan wakil menteri yang tidak berasal dari satu partai politik yang sama.

"Memang nggak mudah itu karena hampir semua menteri itu ada wakilnya.  Wakilnya bisa satu, bisa dua.  Terus antara menteri dan wakilnya itu belum tentu sama. "


"Nah ini memang kita bisa hanya mengatakan bahwa ini membutuhkan energi baru untuk menghimpun soliditas ke dalam birokrasi, kedalam tata pemerintahan ini," jelasnya.

Dia juga menilai positif tidak ada kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem di Kabinet Merah Putih. Apakah ini berarti akan ada oposisi atau penyeimbang yang berada di luar Kabenet Prabowo-Gibran untuk lima tahun kedepan?

"Memang kalau demokrasi kita pengen sehat  ya harusnya ada oposisi."

"Mestinya PDI Perjuangan itu oposisi gitu atau NasDem. Sekalipun NasDem itu mau oposisi yang dengan nyebut saya akan dukung pemerintahan ini tapi tidak dalam kabinet, bahasanya agak soft gitu," ucapnya.

Dia mengingatkan jejak sejarah PDIP pernah berada di luar pemerintahan pada 2004-2014 lalu.

"Kalau punya harapan demokrasi, PDIP atau NasDem atau yang lain itu bisa menjadi oposisi supaya keseimbangan agar kualitas demokrasi ini bisa terjaga," jelasnya.

Sisi Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Gumilang Aryo Sahadewo menyoroti pidato Prabowo terkait target menciptakan swasembada pangan.

Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan produktivitas dari petani di Indonesia yang perlu ditangani segera guna mencapai target tersebut.

Dia juga memberikan catatan mengenai pengetasan kemiskinan Indonesia dalam satu dekade terakhir, 

Dia menilai positif kebijakan yang mampu menurunkan angka kemiskinan. 

"Oleh karena itu saya kira yang pertama, pemerintah baru ini perlu untuk melanjutkan portfolio program pengetasan kemiskinan Indonesia yang ada," kata dia.

"Mulai dari program keluarga harapan, kemudian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian pembiayaan untuk usaha dan seterusnya," lanjutnya.

Namun ada catatan, kata dia, kemiskinan ini akan berevolusi mengingat kebutuhan rumah tangga, kebutuhan individu ke depan itu akan berevolusi.

Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk memiliki satu tim atau unit  guna terus melakukan proses monitoring dan evaluasi dari berbagai program pengetasan kemiskinan. Pun hal ini untuk mengidentifikasi kebutuhan ke depan untuk pengetasan kemiskinan.

"Sebagai contoh misalnya, hari ini pelatihan belum sepenuhnya menjadi bagian dari portfolio program pengetasan kemiskinan.  Ke depan peningkatan keterampilan secara khusus upskill terutama dengan revolusi dari kecederasan kuatan  itu akan penting untuk memperkuat rumah tangga yang tergolong rentan dan miskin," jelasnya.

Simak wawancara eksklusifnya hanya di YouTube Tribunnews!

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas