TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menterinya pada Senin (21/10/2024).

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto menambah 14 kementerian baru menjadi 48 kementerian.

Dari sebelumnya terdapat 34 kementerian di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Para menteri yang kementeriannya baru dibentuk, kini mengaku bingung.

Pasalnya, mereka belum tahu akan berkantor di mana.

Lantas, siapa saja menteri yang belum punya kantor?

Berikut pengakuan sejumlah menteri di kabinet Prabowo yang belum mempunyai kantor:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan kantor untuk kementeriannya sedang dicarikan.

"(Kantor) juga belum kita ketahui secara pasti karena ini pos baru."

"Tidak hanya kemenko ini, tapi ada kemenko lainnya, karena benar-benar baru."

"Kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Bukan Calon Menteri dan Wamen, Kini Rumah Presiden Prabowo di Hambalang Diserbu Emak-emak

2. Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan pihaknya akan menumpang di gedung bekas kantor Kementerian Hukum dan HAM era Jokowi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Iya, nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," ujar Yusril, Senin.

3. Zulkifli Hasan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan dirinya akan meminjam kantor dari lembaga atau kementerian lain.

"Nanti pinjam dulu kantornya," ucap dia, Senin.

Lalu, saat ditanya akan meminjam kantor kementerian atau lembaga apa, Zulkifli Hasan tak menjawab secara tegas.

"Ya nanti siapa saja yang mau kasihlah," katanya seraya tertawa.

4. Cak Imin

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengaku akan menumpang berkantor di Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin Pratikno.

"Jadi satu ini (kantornya). Ya, pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," jelas Cak Imin.

Baca juga: 17 Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo-Gibran Berlatar Belakang TNI/Polri, Ada 4 Peraih Adhi Makayasa

Daftar 22 Nama Kementerian Baru

Dari 48 kementerian, terdapat 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sebagian besar kementerian baru itu, dipecah dari kementerian yang sudah ada sebelumnya.

Seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dipecah menjadi dua kementerian atau lembaga.

Dua lembaga tersebut yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Barekraf.

Selengkapnya, berikut daftar kementerian baru di Kabinet Merah Putih:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dipimpin Budi Gunawan 
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, dipimpin Yusril Ihza Mahendra 
3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dipimpin Zulkifli Hasan
4. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar 
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono 
6. Kementerian Hak Asasi Manusia, dipimpin Natalius Pigai
7. Kementerian Hukum, dipimpin Supratman Andi Agtas 
8. Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dipimpin Agus Andrianto
9. Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah, dipimpin Abdul Mu’ti
10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dipimpin Satryo Soemantri Brojonegoro 
11. Kementerian Kebudayaan, dipimpin Fadli Zon 
12. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, dipimpin Abdul Kadir Karding 
13. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin Maruarar Sirait
14. Kementerian Pekerjaan Umum, dipimpin Dody Hanggodo
15. Kementerian Transmigrasi, dipimpin M. Iftitah Sulaiman
16. Kementerian Kehutanan, dipimpin Raja Juli Antoni 
17. Kementerian Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional, dipimpin Wihaji 
18. Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dipimpin Hanif Faisol Nurofiq 
19. Kementerian Koperasi, dipimpin Budi Arie Setiadi
20. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dipimpin Maman Abdurahman
21. Kementerian Pariwisata, dipimpin Widianti Putri 
22. Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, dipimpin Teuku Riefky Harsya

Kabinet Gemuk Prabowo

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi akan ada potensi pembengkakan anggaran hingga Rp 1,95 triliun pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Peneliti Celios, Ahmad Hanif Imaduddin, mengatakan hal itu disebabkan kabinet di pemerintahan Prabowo yang makin gemuk dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk."

"Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru," ungkap Hanif dalam keterangannya, yang dikutip Jumat (18/10/2024).

Ia menyampaikan, kerugian yang dihadapi negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pada pemborosan fiskal. Tetapi, juga memperlebar angka ketimpangan.

Hanif menilai, fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat-pejabat tersebut mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Reza Deni/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)

Berita lain terkait Kabinet Prabowo Gibran