TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru sehari setelah dilantik menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto sudah menuai sorotan.

Dalam unggahan di akun instagram Mahfud MD, @mahfudmd, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa PDT yang ditandatangani Yandri Susanto dan memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara Tasyakuran dan Hari Santri, di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa (22/10/2024). 

Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Haul ke-2 Almarhumah Hj. Bismawati binta Baddin (ibunda Yandri Susanto).

Yandri Susanto merupakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Mendes PDT. 

Namun baru sekitar satu hari setelah pelantikan, Yandri Susanto diterpa isu miring terkait menggelar acara pribadi memakai undangan Kementerian Desa PDT.

Selain santri, Yandri Susanto juga mengundang para Kepala Desa serta jajarannya dan Ketua RT, RW, kader PKK berikut kader Posyandu.

Undangan kepada perangkat desa tersebut menggunakan kop surat resmi Kementerian Desa PDT yang baru satu hari dipimpinnya.

Baca juga: Menteri Desa Yandri Susanto Akan Klarifikasi Soal Gelar Acara Pribadi Pakai Kop Surat Kementerian

Mahfud MD menyayangkan menteri dari PAN itu menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

Ia menilai penggunaan kop surat Kementerian untuk acara seperti itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

Jika urusan pribadi atau keluarga, maka harus mengundang lewat jalur pribadi bukan melalui instansi. 

Dirinya berharap, Yandri bisa lebih berhati-hati sangat menggunkan simbol pemerintahan.

Respons Sekjen PAN

Saat dikonfirmasi, Sekjen PAN Eko Patrio mengaku enggan menanggapi beredarnya surat tersebut.

Eko menyatakan nantinya kabar itu akan diklarifikasi langsung oleh Yandri Susanto.