Anggota DPRD Timor Tengah Selatan NTT Konsultasi ke BKN dan Kemenpan RB Terkait Rekrutmen P3K
Yerim mengatakan sekolah-sekolah swasta di Timor Tengah Selatan terancam tutup karena guru-gurunya banyak yang pindah alasan kesejahteraan.
Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) Yerim Yos Fallo mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) konsultasi terkait perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Yerim mengatakan sekolah-sekolah swasta di Timor Tengah Selatan terancam tutup karena guru-gurunya banyak yang pindah alasan kesejahteraan.
Hal itu disebabkan para guru swasta tersebut pindah ke sekolah negeri atau ke swasta lainnya. Menurut Yerim, itu bermula karena guru-guru swasta tersebut tidak diakomodir menjadi P3K walau sudah mengabdi puluhan tahun.
"Yang menjadi masalah adalah banyak guru honor di sekolah swasta yang menitipkan melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik sekolah negeri juga dan nama sudah muncul di Data BKN juga digugurkan," kata Yerim dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).
Yerim mengatakan banyak guru-guru honorer tidak dapat diakomodir dengan alasan bahwa bukan dari sekolah negeri.
"Karena kejadian ini banyak guru-guru sekolah swasta pindah cari sekolah negeri dan siswa-siswa di sekolah swasta terancam tidak mendapatkan pelajaran karena tidak ada guru yang mengajar," kata dia.
Yerim khawatir hal ini bisa berimbas pada tutupnya sekolah karena kekurangan guru dan siswa.
Sebagai wakil rakyat, Yerim berharap Kemenpan RB memberikan diskresi agar guru-guru swasta tersebut mendapatkan keadilan.
Yerim mengingatkan Kabupaten TTS adalah wilayah 3T yakni terluar ,tertinggal dan terdalam.
Banyak guru honor yang sudah puluhan tahun mengabdi di pelosok dengan Kesejahteraan yang terbatas sangat butuh perhatian pemerintah.
Baca juga: Menpan RB Azwar Anas Harap Kebijakan Reformulasi P3K Tidak Kurangi Kualitas
"Kita berharap ada diskresi dari Kemenpan RB agar guru-guru swasta mendapatkan keadilan yang sama seperti guru guru negeri agar mereka juga mendapatkan hak yang sama. Sebagai wakil rakyat saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormatnya," pungkas ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten TTS itu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.