Kabinet Merah Putih Dibentuk, GPII Optimistis Pemerintahan Prabowo Mampu Jaga Stabilitas Nasional
Pemerintahan baru juga perlu melakukan tata kelola terhadap sumber daya manusia (SDM). Kehadiran negara dalam memberikan kepastian atas pendidikan
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi melantik seluruh jajaran kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024). Total ada 112 posisi yang mengisi pos kabinet pemerintahan baru ini meliputi 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 pejabat setingkat menteri, 2 kepala instansi, dan satu sekretaris kabinet.
Berdasarkan hasil Mukernas pada 17-19 Oktober 2024, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) turut menyampaikan sejumlah rekomendasi peta jalan yang ditujukan kepada pemerintahan baru dalam hal mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik nasional.
Ketua Umum PP GPII, Masri Ikoni mengatakan, kerja sama internasional yang harmoni dan masif pada geopolitik kawasan perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo, guna memastikan dan menjaga arus perdagangan komoditi pangan serta energi untuk kebutuhan domestik.
Selain itu, kepastian hukum dalam tata kelola ekosistem hulu dan hilir bidang pangan serta energi juga menjadi keharusan untuk menciptakan keadilan pada sektor ekonomi nasional.
“Kepastian hukum memberi dampak positif pada terbentuknya kepercayaan pada iklim investasi, penguatan terhadap nilai tukar, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli dan keterjangkauan harga jual komoditi kepada masyarakat,” kata Masri dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews, Rabu (23/10/2024).
Pemerintahan baru juga perlu melakukan tata kelola terhadap sumber daya manusia (SDM). Kehadiran negara dalam memberikan kepastian atas pendidikan bagi masyarakat dan generasi penerus jadi cara membuat masyarakat berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.
Misalnya, kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan bisa memberi nilai positif jika peserta didik suatu bangsa punya landasan berpikir yang kuat. Sebaliknya, AI bisa menjadi nilai negatif pada pembangunan nasional bila peserta didik terlena atas kemudahan yang ditawarkan, imbas dari tidak adanya kerangka berpikir kokoh atas nilai keilmuan.
Baca juga: Prabowo Ungkap Alasan di Balik Gemuknya Kabinet Merah Putih: Kita Seluas Eropa Barat
Selain itu, nilai-nilai pada butir ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia, harus dihidupkan demi menciptakan keteduhan politik nasional, serta harmonisasi ketatanegaraan di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan kawasan. Menurut Masri, sejumlah poin ini bisa jadi satu dari sekian upaya bagi pemerintahan Prabowo - Gibran menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
“Butir 3 Pancasila harus hidup pada sendi kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi keharusan dalam mewujudkan keteduhan politik nasional dan harmonisasi ketatanegaraan di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan kawasan ASEAN,” pungkasnya.