Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan dua pihak terkait, PKB dan Gerindra menolak gugatan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Apa Itu Presidential Threshold?

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden adalah syarat yang ditetapkan untuk menentukan partai politik mana yang dapat mencalonkan kandidat presiden.

Ini menjadi topik hangat yang diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, di mana gugatan terkait ambang batas ini diajukan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, dan pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini.

Siapa yang Menolak Gugatan Ini?

Dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK Jakarta pada 23 Oktober 2024, pemerintah dan dua partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra, secara tegas menolak gugatan tersebut.

Mereka menyampaikan argumen yang menyatakan bahwa ambang batas ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Apa Alasan Pemerintah Menolak?

Pemerintah diwakili oleh Pelaksana Harian Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Sarmadani.

Ia menyatakan bahwa tanpa presidential threshold, calon presiden dan wakil presiden bisa saja diusung oleh partai atau koalisi yang tidak memiliki mayoritas kursi di parlemen.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi membuat presiden terpilih mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan, terutama jika harus menghadapi hambatan dari koalisi mayoritas di DPR.

Bagaimana Respons PKB Terhadap Gugatan Ini?

Ketua Lembaga Hukum Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Pusat PKB, Anwar Rahman, menegaskan bahwa anggapan bahwa presidential threshold mendiskriminasi partai non-parlemen adalah keliru.

Ia berpendapat bahwa partai yang tidak memiliki kursi di DPR tetap memiliki peluang untuk mendukung dan bergabung dengan koalisi calon presiden.