VIDEO DPR Panggil Menteri HAM Natalius Pigai Pekan Depan: Tanya Soal Anggaran Rp20 Triliun
rencana menaikkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk tahun 2025 seperti yang diminta Natalius Pigai tidak memungkinkan.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menggelar rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai pekan depan.
Hal itu buntut Natalius Pigai meminta anggaran Kementerian HAM dinaikkan menjadi Rp20 triliun.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan pihaknya akan mengundang Natalius Pigai pada Senin (28/10/2024).
Ia menilai rencana menaikkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk tahun 2025 seperti yang diminta Natalius Pigai tidak memungkinkan.
Sebab sejauh ini belum ada pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) perubahan.
Willy Aditya menjelaskan pihaknya akan mengundang Natalius Pigai sekaligus untuk perkenalan dengan anggota Komisi XIII DPR RI.
Respons Pimpinan DPR RI
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir juga merespons pernyataan dari Menteri HAM Natalius Pigai terkait dengan anggaran Kementerian Rp20 Triliun.
Menurut Adies Kadir, jika memang anggaran tersebut masih masuk akal, harusnya dipenuhi dan disetujui.
Meski begitu, Adies Kadir mengatakan, perihal jumlah anggaran sejatinya memang perlu melihat sejumlah aspek. Terutama soal kekuatan pendapatan anggaran.
Tak hanya itu, Adies Kadir mengingatkan penting bagi pemerintah dalam melakukan sejumlah pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran.
Atas dasar itu, menurutnya, permintaan penambahan anggaran menjadi tugas Menteri Keuangan, Badan Anggaran DPR, dan Komisi XIII DPR yang menjadi kolega dari Kementerian HAM.
Sebelumnya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran menjadi sebesar Rp20 triliun untuk Kementerian HAM.
Hal itu disampaikannya dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, di Gedung Pengayoman Kemenkumham RI, Jakarta Selatan pada Senin (21/10/2024).