VIDEO DPR Panggil Menteri HAM Natalius Pigai Pekan Depan: Tanya Soal Anggaran Rp20 Triliun
rencana menaikkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk tahun 2025 seperti yang diminta Natalius Pigai tidak memungkinkan.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Srihandriatmo Malau
Natalius Pigai menyebut anggaran sebesar Rp64 miliar untuk Kementerian HAM tidak cukup untuk mencapai visi Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta sebelumnya, Kementerian HAM hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp64,855 miliar.
Terbagi untuk pusat sebesar Rp54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp19,817 miliar.
Angka itu terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Hukum total mendapatkan anggaran Rp7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp6,091 triliun dan wilayah Rp1,203 triliun.
Sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan anggaran paling besar, total Rp13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp3,816 triliun dan wilayah Rp9,580 triliun.
Menurut Natalius Pigai, anggaran yang diterima Kementerian HAM tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.
Natalius Pigai sempat menjelaskan alasan di balik Presiden Prabowo yang memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian, khususnya pembentuan Kementerian HAM.
Ia menjelaskan Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap HAM.
Menurut Natalius Pigai, dengan pemisahan Kementerian HAM, menunjukkan Prabowo ingin menjalankan konstitusi nasional hingga internasional yakni negara yang menghormati dan menghargai HAM, negara yang bertanggung jawab melindungi HAM rakyatnya, dan pemenuhan kebutuhan HAM yang juga merupakan tanggung jawab negara.
Natalius Pigai pun menegaskan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Kementerian HAM sendiri tak akan sama dengan Komnas HAM yang melakukan pengawasan.
Maka dari itu, Pigai berharap ke depannya publik bisa mengerti tupoksi Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM.
Pigai lantas menyoroti kebutuhan anggaran dalam melakukan pembangunan HAM. Menurutnya, kementerian yang dipimpinnya tak akan bisa menjalankan visi Prabowo jika tak ditopang dengan anggaran yang cukup.
Hal itu lantaran banyaknya pembangunan yang dilakukan berupa fisik dan nonfisik.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menegaskan kepada tim transisi yang ditugaskan dalam penyesuaian ini untuk merombak anggaran, terutama untuk Kementerian HAM.(*)
