TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurang dari sepekan, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah membuat kegaduhan dengan beragam pernyataan dan perbuatannya.

Pernyataan para menteri Kabinet Merah Putih tersebut menimbulkan kontroversi di publik, padahal mereka baru 4 hari dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Baca juga: Prabowo Beri Wewenang Para Menteri Copot Pejabat yang Menghambat Kinerja dan Bikin Susah

Lalu bagaimana reaksi Presiden Prabowo Subianto?

Berikut ini Tribunnews.com rangkum sederet kontroversi para menteri Prabowo yang membuat kegaduhan di publik.

Baca juga: Gara-gara Mendes Yandri Bikin Ulah, Semua Menteri Dapat Peringatan dari Seskab Mayor Teddy

Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjadi sorotan publik saat meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Hal itu disampaikan Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa." 

"Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ucap Pigai. 

Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar.

Anggaran itu terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.

Angka itu, terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kemenkum dan Kemen Impas.

Kemenkum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.

Sementara Kemen Impas mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.

Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun bisa dapat kementerian lain," kata Pigai. 

"Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," imbuhnya.

Baca juga: Menteri Tidak Diospek, Prabowo Minta Tak Usah Takut Ikut Pembekalan di Akmil Magelang

Yusril Ihza Mahendra

Tak berbeda dengan Natalius Pigai, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga membuat kontroversi tak lama setelah dilantik.

Adalah pernyataan Yusril terkait peristiwa 1998 menjadi pemicu kontroversi tersebut.

Yusril mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Hal itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Enggak (pelanggaran HAM berat)," katanya.

Yusril mengatakan setiap tindak pidana merupakan pelanggaran HAM,  tetapi tidak semua pelanggaran tergolong berat. 

Menurut Yusril pelanggaran HAM berat tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia.

“Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata Yusril.

Hal itu, kata Yusril, berbeda dengan saat ia menjadi Menteri Hukum dan HAM dulu. 

Ia telah tiga kali hadir di Jenewa, Swiss,  menghadiri sidang komisi HAM PBB.

Indonesia saat itu ditantang menyelesaikan soal-soal besar terkait pelanggaran HAM.

"Pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM, Ad Hoc, maupun pengadilan HAM konvensional. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Baca juga: Golkar PeDe Dapat Jatah Menteri Terbanyak: Kader Kami Ahli di Bidangnya

Yandri Susanto

Menteri Desa Yandri Susanto adalah daftar menteri Prabowo berikutnya yang membuat kontroversi.

Yandri Susanto menjadisorotan seusai diduga menggelar acara pribadi dengan undangan resmi kementerian.

Dalam undangan itu, Yandri mengeluarkan surat dengan kop dan stempel Kementerian Desa PDT untuk menggelar acara tasyakuran di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024). 

Acara itu dalam rangka memperingati haul ke-2 almarhumah Biasmawati yang juga ibunda dari Yandri.

Namun, kegiatan itu juga dibalut dengan acara hari santri nasional.

Foto surat itu kemudian viral di media sosial, bahkan Mahfud MD ikut menyorotinya.

Mahfud menyayangkan, menteri dari PAN itu menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

Ia menilai yang dilakukan Yandri itu keliru atau salah.

Yandri pun mengaku ada kesalahan dalam membuat surat tersebut.

Meski demikian, Yandri memastikan bahwa surat undangan itu tidak bermaksud disalahgunakan untuk pribadi dan keluarganya.

"Itu bisa kita koreksi nanti, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).

Baca juga: 5 Poin Penting Arahan Prabowo kepada Para Menteri: Termasuk Kurangi Seminar dan Perjalanan Dinas

Giring Ganesha

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha turut menjadi sorotan terkait penggunaan tata bahasa.

Sebuah keterangan foto dalam unggahan di media sosialnya dianggap kurang pas dan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI.

Politikus PSI itu pun diajari tata bahasa yang baik dan benar oleh warganet.

"Setelah pelantikan, (beri koma) saya langsung menyusul Pak Menteri (bukan Mentri) ke kantor. Sampai di sana (di-nya dipisah), (beri koma) kami (jangan 'kita', karena formal) langsung bersilaturahmi dengan beberapa jajaran staf (F-nya satu, bukan staff) yang menyambut dengan hangat," tulis warganet yang mengoreksi Giring.

"Menulis adalah bagian dari budaya. Mari mulai meluruskan langkah dari yang paling kecil," tambah warganet itu.

Giring pun merespons hal tersebut dengan santai. Ia justru berterima kasih kepada warganet tersebut.

"Thank you so much inputnya," tulis Giring.

Baca juga: Para Menteri Hari Ini Terbang ke Magelang Pakai Hercules, Pembekalan 4 Hari di Akmil Gunung Tidar

Prabowo akan Evaluasi

Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi kinerja dari para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam kurun waktu enam bulan semenjak menjabat. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan hal itu, dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

"Dan saya sudah dengar bahwa setelah enam bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi," kata Hashim.

Pada evaluasi itu, Prabowo akan mengambil sikap tegas kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai bermasalah. 

"Kalau dalam enam bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga. Ya, bisa ngerti kan? Akan dievaluasi dan dia orangnya tegas," ucap Hashim.

"Orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. So itu yang saya maksud," ungkap Hashim.