TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permintaan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menuai kritik.

DPR RI berencana untuk memanggil Natalius Pigai guna mengklarifikasi permintaan anggaran tersebut.

Pernyataan Natalius Pigai yang meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM disampaikan dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mendapatkan anggaran pagu indikatif untuk tahun 2025 sebesar Rp 21,2 triliun. 

Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan anggaran Kemenkumham tahun 2024 sebesar Rp18,6 Triliun.

Sementara itu Kemenkumham di era Presiden Prabowo Subianto dipecah sehingga anggaran pun terpecah.

Terdiri dari Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang membawahi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar.

Terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.

Angka itu terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.

Sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.

Menurut Natalius Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.

Natalius Pigai menekankan anggaran Rp 20 triliun akan diminta apabila negara memiliki anggaran yang cukup. 

Dalam cuitan di akun X pribadinya, Natalius Pigai menjelaskan soal peruntukan anggaran sebesar itu. 

Menurutnya, anggaran Rp 20 triliun tersebut akan dialokasikan pada sejumlah hal. 

Termasuk untuk membangun Universitas HAM yang bertaraf internasional dan Laboratorium HAM termasuk forensik, dan Rumah Sakit HAM.

Sejumlah sektor itu nanti, kata Pigai, akan dipimpin oleh putra-putra terbaik bangsa di bidang HAM. 

DPR Panggil Menteri HAM Natalius Pigai Pekan Depan

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, pada pekan depan.

Komisi XIII DPR RI akan mengundang Natalius Pigai pada Senin (28/10/2024).

Willy menyebut, Komisi XIII DPR akan bertanya Natalius Pigai soal permintaan kenaikan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun.

Dia menilai, rencana menaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk tahun 2025 tidak memungkinkan. 

Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Perubahan.

Baca juga: Natalius Pigai Beri Penjelasan soal Minta Anggaran Kementerian HAM Rp 20 T

Pimpinan DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir juga merespons pernyataan dari Menteri HAM Natalius Pigai terkait dengan anggaran Kementerian Rp20 Triliun.

Menurut Adies Kadir, jika memang anggaran tersebut masih masuk akal, harusnya dipenuhi dan disetujui.

Meski begitu, Adies Kadir mengatakan, perihal jumlah anggaran sejatinya memang perlu melihat sejumlah aspek. Terutama soal kekuatan pendapatan anggaran.

 
Tak hanya itu, Adies Kadir mengingatkan penting bagi pemerintah dalam melakukan sejumlah pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran.

Atas dasar itu, menurutnya, permintaan penambahan anggaran menjadi tugas Menteri Keuangan, Badan Anggaran DPR, dan Komisi XIII DPR yang menjadi kolega dari Kementerian HAM.

Respons PDIP
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritisi usulan tambahan anggaran sebesar Rp 20 Triliun untuk Kementerian HAM.

Andreas Hugo Pareira yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini, lantas menyinggung  Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.

Selain itu, Andreas Hugo Pareira menilai usulan tambahan anggaran tersebut terkesan kurang relevan. 

Hal ini lantaran anggaran untuk tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.

Andreas Hugo Pareira menambahkan, usulan  Natalius Pigai itu juga dinilai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. 

Legislator PDIP itu juga mengingatkan lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.

Dino Patti Djalal: Tidak Masuk Akal

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal lewat status twitternya @dinopattidjalal pada Rabu (23/10/2024), mengkritik keras pernyataan Natalius Pigai tersebut.

Pria yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) itu menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.

Dino Patti Djalal menilai usulan berpotensi menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas.

Kenaikan anggaran yang drastis ini dianggap tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.

Proposal semacam ini berisiko tinggi dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Para pejabat pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.(*)