Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Okta Kumala Dewi menyoroti pentingnya penguatan pertahanan siber dan koordinasi antar-lembaga untuk menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks.

Dia optimistis Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, Budi Gunawan mampu mengorkestrasi sejumlah permasalahan tersebut, mengingat rekam jejaknya di Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca juga: Industri Jasa Keuangan Perlu Antisipasi Ancaman Keamanan Siber dan Adopsi AI

"DPR menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini, terutama mengingat serangan siber yang semakin mengancam keamanan data pemerintah dan masyarakat," tutur Okta kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut dijelaskan Okta, menghadapi tantangan siber di era digital, fokus pemerintah pada keamanan siber sebagai prioritas yang tepat. 

Baca juga: 4 Selebgram Waria di Batam Promosikan Judi Online, Terancam Penjara 10 Tahun, Denda Rp 10 Miliar

Seiring kemajuan teknologi, risiko serangan siber meningkat dan dapat berdampak luas, baik terhadap sistem pemerintahan maupun sektor bisnis.

"Keamanan siber bukan lagi isu pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Serangan siber tidak hanya mengancam infrastruktur digital, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan," tambahnya.

Okta menilai, Menko Polkam Budi Gunawan telah menyatakan bahwa sinergi lintas kementerian dalam menangani isu keamanan siber menjadi langkah penting.

Dalam praktiknya, jelas Okta, Kemenko Polkam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi kerentanan siber dan menyiapkan respons terkoordinasi terhadap potensi serangan.

"Upaya ini diharapkan bisa menutup celah keamanan yang kerap terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara lembaga yang menangani aspek keamanan digital," ujar Okta.

Isu lain yang menjadi sorotan Kemenko Polkam adalah pemberantasan judi online, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat. Menurut Okta, judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. 

"Judi online sering kali menjerat masyarakat kelas bawah yang terdesak secara ekonomi. Banyak yang terjebak dalam lingkaran utang, terutama yang mengandalkan pinjaman daring untuk membiayai perjudian mereka,” katanya.

Pemerintah melalui Kemenko Polkam berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum guna menindak praktik judi online yang telah meresahkan masyarakat. 

Baca juga: Dukung Upaya Pemerintah, Generasi Muda Diharapkan Tertarik Dunia Keamanan Siber

Langkah ini mendapat dukungan luas, terutama karena judi online telah merambah ke berbagai kalangan dan membawa efek buruk bagi perekonomian rumah tangga.