Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, memastikan bakal menggelar rapat perdana dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Adapun rapat itu akan digelar pada pada Rabu (30/10/2024) besok. 

Salah satu yang akan dibahas mengenai permintaan anggaran Natalius sebesar Rp20 triliun.

"Karena ada perubahan jadwal, kami akan Raker dengan kementerian HAN pada Rabu," kata Willy kepada wartawan, Selasa (29/10/2024)

Politisi Partai NasDem itu mengatakan nantinya rapat diawali dengan perkenalan, lalu dibahas soal rencana ke depan soal RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Termasuk salah satunya (permintaan anggaran Rp20 triliun Natalius Pigai akan dibahas). Kami dalami lagi maksud Pak Pigai itu apa, dan kalau beliau juga menyampaikan itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan, ya HAM tentu fundamental right dalam setiap kehidupan kita bernegara, itu yang harus kita pahami ya,"  pungkasnya.  

Sebelumnya, Pigai meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Hal itu disampaikan Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ucap Pigai yang disambut tepuk tangan hadirin dalam acara penyambutan menteri di bawah naungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar. Terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.

Angka itu terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kemenkum dan Kemen Impas.

Kemenkum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.

Sementara Kemen Impas mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.

Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun bisa dapat kementerian lain," kata Pigai. 

"Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," imbuhnya.