Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Massa Buruh: Sejak Ada Ombibus Law, Pengusaha Sewenang-wenang ke Pekerja

Dalam orasinya, massa buruh mengecam penerapan Ombibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Fahdi Fahlevi
zoom-in Massa Buruh: Sejak Ada Ombibus Law, Pengusaha Sewenang-wenang ke Pekerja
Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi
Massa buruh dari sejumlah elemen mulai melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat Kamis (31/10/2024). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa buruh dari sejumlah elemen mulai melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat Kamis (31/10/2024).

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa buruh mengibarkan bendera Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, dan FSPMI. 

Baca juga: 5 Juta Buruh Mogok Nasional 11-12 November, Tuntut Kenaikan Upah dan Cabut Omnibus Law Ciptaker

Dalam orasinya, massa buruh mengecam penerapan Ombibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Mereka berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan uji materiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

"Sejak Ombibus Law berlaku. Pengusaha berlaku sewenang-wenang ke buruh. Hari ini ayo kita berdiri tegak minta keadilan ke MK. Hidup buruh," seru orator dari atas mobil komando.

Baca juga: Prabowo Diundang Rapimnas Partai Buruh, Said Iqbal Minta Outsourcing Hingga Omnibus Law Dihapuskan

Seperti diketahui, ak tersebut untuk mengawal pembacaan putusan MK terkait uji materiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, dan FSPMI. 

Menurut Said Iqbal, putusan ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia. 

"Putusan ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia, mengingat banyaknya pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Selasa (29/10/2024).

KSPI dan Partai Buruh mendesak agar MK mengabulkan seluruh petitum yang diajukan. 

Aksi yang sama, kata Said Iqbal, akan digelar di berbagai wilayah Indonesia, seperti kantor gubernur, bupati, walikota, atau DPRD di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Batam, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas