Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus memberikan masukan sekaligus kritik tajam kepada Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) petahana Tito Karnavian atas kinerja  Kemendagri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Di hadapan Tito, Deddy memberikan catatan khusus soal masifnya gerakan para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Penjabat (Pj) kepala daerah yang secara terang-terangan cawe-cawe di Pemilu.

"Pengalaman Pilpres dan Pileg kemarin, merontokkan kredibilitas institusi-institusi kekuasan. Mereka menganggap cawe-cawe dalam proses demokrasi itu sebagai hal yang normal," kata Deddy saat rapat kerja perdana antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Tidak ada nurani mereka bicara apa itu undang-undang, apa itu falsafah bernegara, apa itu menjadi seorang pamong praja, sebagai seorang Bhayangkara, sebagai sapta marga? Enggak ada, pak. Hilang semua," tegasnya melanjutkan.

Deddy bahkan mengaku mendapati beberapa bukti kuat terhadap proses demokrasi yang turut dicampuri oleh para aparat tersebut.

Dia mengaku pernah melihat adanya kepala daerah membagikan uang demi untuk mencapai tujuan dalam Pemilu.

"Saya mengalami langsung. Saya mengalami bagaimana kepala desa yang bagi-bagi uang pak. Mengalami bagaimana dinas-dinas, Pj turun. Dan itu merata di seluruh Indonesia," beber dia.

Baca juga: Mabes Polri Ungkap Ada Pejabat Kementerian Komdigi Diduga Terlibat Judi Online: Sedang Didalami

Dirinya menilai, pemilu yang merupakan bagian demokrasi di Indonesia seakan dipermainkan dan disepelekan.

Padahal, menurut Deddy, demokrasi di suatu bangsa merupakan cara setiap warganya membangun peradaban.

"Bagi saya, namanya pemilu itu bukan sekadar sebuah ritual demokrasi pak. Pemilu adalah cara kita membangun peradaban. Tidka saja sekadar merekrut pemimpin. Cara kita membangun integritas, sistem pemerintahan, banyak sekali yang dipertaruhkan. Bukan sekadar anggaran," kata dia.

Atas kondisi ini, Deddy berkelakar pesta demokrasi yang belakangan terjadi di Indonesia masuk dalam tahapan yang buruk.

Dirinya bahkan menyamakan kondisi pemilu di Indonesia seperti pada di negara Afrika dan beberapa negara di Amerika Latin.

Baca juga:  Kabar Gembira! Program Makan Bergizi Gratis Ditujukan untuk Ibu Hamil, Balita, dan PAUD hingga SMA

Hal itu bahkan terlihat jelang Pilkada serentak yang akan dilakukan pada November mendatang ini.

"Tapi, kalau kita lihat sekarang proses penyelenggaraan pilkada, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika latin pak. Busuk-sebusuk busuknya," ujar dia. 

Dia menyebut, banyak di wilayah di Sulawesi hingga di Jawa Tengah terjadinya pengancaman oleh aparatur negara.

Bahkan menurut Deddy Sitorus, kejadian itu terjadi secara masif termasuk di Banten dan Sumatera Utara.

"Daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, ancan mengancam itu langsung di depan umum. Kita bisa berdalih, melakukan eufinisme, oh, itu oknum, oknum tentara, oknum polisi, oknum kepala dinas.

Tapi, ketika terjadi secara masif, betulkah itu oknum?

Hal yang sama terjadi di Jawa Tengah. Serupa juga, di sumatera Utara. Sama di Banten dan di banyak tempat," ucap dia.

Dengan begitu, Ketua DPP PDIP itu menilai seharusnya Tito Karnavian memiliki peran yang lebih besar dalam persoalan ini.

Terlebih, Tito dianggap Deddy merupakan sosok penegak hukum yang diyakini memiliki komitmen kuat dalam membangun demokrasi.

"Dengan latar belakang bapak yang seperti ini, apalagi sebagai seorang penegak hukum, saya yakin bapak pribadi punya komitmen yang kuat bagi pembangunan demokrasi. Bagi pengembangan penguatan aparatur pemerintahan yang betul-betul profesional. Betul-betul bisa diandalkan seluruh rakyat Indonesia," tukas dia.

Baca juga: Belum Sebulan Bekerja, Pemerintahan Prabowo Telah Tangkap Koruptor dari 7 Kasus Korupsi, Siapa Saja?

Sekadar informasi, rapat ini merupakan rapat perdana untuk Tito Karnavian dengan Komisi II DPR RI, setelah dirinya kembali ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri itu juga menjadi Mendagri selama lima tahun.