Kementerian Komdigi Bakal Patroli Siber Perangi Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Pilkada 2024
Meutya Hafid, mengatakan Komdigi akan melakukan patroli siber untuk mencari konten hoaks dan ujaran kebencian selama Pilkada Serentak 2024.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, mengatakan pihaknya akan melakukan patroli siber untuk mencari konten hoaks dan ujaran kebencian selama Pilkada Serentak 2024.
Penegasan itu disampaikan Meutya Hafid dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
"Pengamanan ruang digital dalam rangka penanganan konten negatif, seperti misinformasi, hoaks, ataupun ujaran ujaran kebencian selama Pilkada ditempuh dengan patroli siber terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut," kata Meutya.
Meutya mengatakan pihaknya juga melakukan dukungan terhadap pengawasan komunikasi publik saat kampanye dengan memantau sentimen media.
Terutama di beberapa provinsi yang dianggap yang pelaksanaan Pilkada memiliki tensi tinggi.
Baca juga: Cegah Hoax & Ujaran Kebencian di Pilkada, GP Nuku Dorong Partisipasi Politik Positif di Maluku Utara
"Komdigi telah menyiapkan beberapa upaya untuk mendukung kampanye Pilkada damai tidak hanya berupa SMS blast, namun juga publikasi melalui ekosistem media digital yang berisi imbauan pilkada damai," ungkapnya.
Dukungan lain, kata Meutya, pihaknya akan melakukan monitoring, pengawasan, dan pengendalian spektrum frekuensi radio agar layanan telekomunikasi dapat berjalan baik.
Baca juga: Anggota Komisi II DPR Minta Aparatur Negara Harus Netral di Pilkada 2024
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan koordinasi dengan aparat seperti TNI-Polri sebagai langkah mitigasi gangguan terhadap frekuensi pengamanan yang digunakan.
"Kemudian dukungan logistik melalui kolaborasi Dengan PT Pos Indonesia juga disiapkan, untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada, seperti penyiapan gudang penyimpanan, pengangkutan, sistem tracking yang terhubung ke sistem KPPU, platform Pengiriman logistik pemilu dan dashboard yang dapat menyajikan data untuk melakukan monitoring distribusi logistik pemilu secara real time," pungkasnya.