Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Terobosan & Gerak Cepat 15 Hari Pemerintahan Prabowo, Tangkap Puluhan Koruptor hingga Copot Pejabat

15 hari menjabat, pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka langsung membuat banyak terobosan dengan menangkap puluhan koruptor

Editor: Wahyu Aji
zoom-in Terobosan & Gerak Cepat 15 Hari Pemerintahan Prabowo, Tangkap Puluhan Koruptor hingga Copot Pejabat
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ILUSTRASI Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersiap memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 15 hari menjabat, pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka langsung membuat banyak terobosan dengan menangkap puluhan koruptor hingga mencopot beberapa jabatan penting di pemerintah. 

Sejak dilantik tanggal 20 Oktober 2024 sampai hari Senin 4 November 2024, ada 28 koruptor dan 3 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang diperiksa diduga terlibat kasus suap. 

Berikut rangkuman terobosan Prabowo-Gibran di 15 hari pertama menjabat: 

1. Penangkapan 28 koruptor Seperti dari kasus Ronald Tannur dan Tol Padang. Total semua kasus disebut rugikan negara Rp3,1 triliun. 

2. Pendaftaran Indonesia ke BRICS sebuah organisasi untuk menampung dan mewadahi negara-negara ambang industri. Saat ini berstatus "interested countries" dan disebut memiliki niat menjadi anggota penuh. 

3. Komdigi "Bersih-bersih". Kepolisian tetapkan 16 tersangka dari pegawai Komdigi dan juga menutup 187 ribu situs judol dalam10 hari terakhir.

4. Pencopotan Direktur Kementan main proyek. Kasus ini disinyalir menerima suap Rp700 juta. Sementara ada 3 pejabat Kementan lain yang diperiksa. 

Berita Rekomendasi

5. Gerak cepat 3 juta rumah oleh Menteri PKP Maruarar Sirait ikut hibahkan 2,5 hektar lahan pribadi. Proyek ini direncanakan akan rampung Oktober 2025.

6. Rencana sejumlah kebijakan menarik seperti pemutihan utang petani-nelayan-UMKM dan pengetatan keran impor.

Penghapusan  utang tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Penandatanganan PP tersebut dilakukan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang, (5/11/2024).

"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya," kata Prabowo.

Dengan penghapusan utang tersebut, Prabowo berharap dapat membantu masyarakat dalam melangsungkan usaha yang selama ini mereka geluti.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," katanya.

Untuk pelaksanaan teknisnya kata Prabowo, akan ditindaklanjuti oleh Kementerian atau Lembaga terkait.

"Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," pungkasnya.

Prabowo selaku presiden dalam beberapa kesempatan juga kerap menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Prabowo juga meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial.

Ia pun beberapa kali menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.

Dirinya memerintahkan para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik.

Baca juga: BREAKING NEWS: Prabowo Hapus Utang Macet Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM

“Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera,” tutur Prabowo pada sidang kabinet perdana beberapa waktu lalu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas