TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretariat Wakil Presiden RI menerima setidaknya 50 lebih masyarakat yang membuat aduan langsung ke Istana Wapres RI di hari pertama program 'Lapor Mas Wapres' yang diinisiasi oleh Gibran Rakabuming Raka.

Kata Deputi Administrasi Setwapres RI Sapto Harjono, jumlah masyarakat yang mengadu itu diterima hingga pukul 14.00 WIB siang tadi.

"Terakhir kami lihat sudah 47 orang (yang melapor). Masih ada sekitar 7-8 orang yang antre di meja layanan. Mungkin (total) 55 orang," kata Sapto kepada awak media di Kantor Setwapres RI, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Jumlah masyarakat yang melaporkan permasalahannya ke Gibran Rakabuming ini melebihi dari kapasitas yang ditargetkan oleh Setwapres.

Adapun, Setwapres RI menargetkan perhari ada 50 orang warga yang dilayani laporannya mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dengan menyediakan 10 meja petugas untuk melayani pengaduan. 

"Kami sudah simulasi kemarin bersama tim Setwapres bahwa kami sudah ukur perorang tuh di meja layanan berapa menit prosesnya dari mulai dari depan tadi dan keliatannya waktu idealnya itu mencakup 50 orang lebih pengadu," kata dia.

"Namun demikian kami tetap membuka kesempatan kiranya jam layanan masih ada waktu pukul 13.00 ada toleransi," sambung Sapto.

Sapto Harjono membeberkan terkait mekanisme dari program 'Lapor Mas Wapres' yang diinisiasi oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Kata dia, sejatinya pelaporan dari masyarakat yang masuk berdasarkan arahan dari Gibran akan ditindaklanjuti secara cepat oleh pemerintah.

Namun menurut Sapto, perlu ada tenggat waktu dari proses pengolahan aduan itu.  

"Dan untuk standar pelayanan kami ada waktu 14 hari kerja untuk proses analisis (laporannya) tadi," kata Sapto.

Kata dia, nantinya pelaporan dari masyarakat itu akan dialihkan atau dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pengaduan.

Dirinya mencontohkan, jika ada masyarakat yang bermasalah soal pertanahan maka nantinya Setwapres RI akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan sebagainya.

Dengan begitu, program 'Lapor Mas Wapres' ini dapat dikatakan hanya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengadukan nasibnya ke pemerintahan pusat. "Dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian lembaga dan pemerintah daerah," kata dia.

Terkait alur pengaduannya sendiri kata Sapto, masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Setwapres RI dengan membawa berkas atau dokumen, menggunakan pakaian rapih dan sopan serta membuat laporan ke pihak Setwapres.

Adapun jam buka pelaporan di Kantor Setwapres RI dimulai pada pukul 08.00 WIB-14.00 WIB di setiap hari Senin-Jumat.

Sementara untuk masyarakat yang tidak bisa hadir ke lokasi, Setwapres RI memberikan layanan pengaduan digital melalui WhatsApp di nomor 081117042207.

Setelah melayangkan pengaduan, nantinya masyarakat bisa memantau langsung proses aduan tersebut melalui website resmi setwapres.lapor.go.id atau melalui nomor WA yang sama saat pengaduan.

"Nah sebenarnya nanti masyarakat bisa mengecek ya progres penanganan pelaporan lewat WA juga bisa, website juga bisa mereka setelah mengadu mendapatkan nomor registrasi laporan. Nah melalui nomor tadi mereka bisa mengecek sejauh mana penanganannya," ujar dia.

Kasus Tanah

Salah satu warga yang melapor ke posko 'Lapor Mas Wapres' mengaku sedang memiliki persoalan terkait dengan tanah. Warga Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin tersebut mengatakan sudah hampir 5 tahun perkaranya jalan di tempat dan belum ada progres sama sekali.

"Makanya saya ke sini, barangkali ada jalan," ujarnya.

Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Wapres Gibran dibandingkan kantor pemerintah daerah setempat seperti Kantor Kelurahan.

Dirinya mengaku, dengan pelaporan yang dilakukan ke Wapres Gibran, maka persoalannya diyakini bisa segera tuntas.

"Harapannya masalah yang saya laporkan segera ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan apa yang dijanjikan dan inshaallah saya yakin banget akan ditindaklanjuti dengan baik," kata Yasmin.

Pasalnya menurut dia, pelaporan tersebut diinisiasi dan ditindaklanjuti langsung oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dia mengaku, merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wapres ketimbang pejabat daerah.

"Karena tidak ada yang seperti di sini ya, ini langsung di level pusat mau hands on dengan masyarakat, itu hanya di sini saya kira," kata dia.

"Nggak ada kan instansi lain yang seperti ini. di kelurahan pun, kecamatan, wali kota atau gubernur saya rasa tidak ada yang seperti ini ya," tandas Yasmin.

Baca juga: Begini Penampakan Warga yang Datang ke Posko Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden

Lain Yasmin lain pula Fathoni. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku datang ke posko 'Lapor Mas Wapres' karena kerap bolak-balik ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk berobat padahal dirinya bertempat tinggal di Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Jakarta Utara.

"Selama ini saya cuma ojek online, saya ada penyakit auto imun jadi saya sering kontrol ke RSCM biaya saya cukup lumayan bolak balik dari Rusun Nagrak ke RSCM itu 27 km biayanya belum saya parkir di RSCM motor kalo saya sakit saya gabisa harus naik ojek online lagi ke Stasiun Tanjung Priok naik lagi kereta ke Stasiun Cikini bolak balik," kata Fathoni.

Fathoni merasa keberatan dengan beban yang dijalaninya selama ini. Pasalnya, akses rumah dirinya ke RSCM terlampau jauh, sementara dia juga mengalami sakit.

Dengan pengaduan ke Wapres RI ini, harapan Fathoni bisa segera direlokasi ke Rusun yang lebih dekat dengan RSCM. Keinginan ini juga turut dilayangkan untuk Menteri Perumahan dan Permukiman RI Maruarar Sirait.

"Akses saya di Rusun Nagrak itu banyak kontainer aksesnya jadi kebijakan pak Maruarar Sirait saya dapat dipindahkan buat bisa kontrol rutin suara saya cadel pelemahan otot," kata Fathoni.

"Terbukanya laporan ini jadi saya kan rutin kontrol ke RSCM, istri saya kerja di Menteng. Jadi saya berharap ada kebijakan lah dari pak Wapres melalui kepada pak Maruarar Sirait saya dapat dipindahkan relokasi," sambungnya.

Adapun Rusun yang diinginkan Fathoni untuk aksesnya semakin dekat ke RSCM yakni ke Rusun Pasar Rumput.

"Relokasi dari rusun Nagrak ke Rusun Pasar Rumput atau pun kalo saya ga diterima di situ saya bisa minta dipindahkan minta tolong ke rusun PIK Pulogadung," ujarnya.

Baca juga: Gibran Buka Aduan Lapor Mas Wapres WA 081117042207, Jumlah Pengadu Maksimal 50 Orang Per Hari

Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan agar aduan masyarakat yang masuk dalam program 'Lapor Mas Wapres' untuk segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden RI Sapto Harjono dalam pembukaan program Laporan Mas Wapres.

"Beliau (Wapres Gibran) menginginkan respons yang secepat-cepatnya dan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila memang membutuhkan koordinasi seperti itu. Karena beliau konsen dengan aduan ini," kata Sapto.(Tribun Network/riz/wly)