Anggota DPD asal Papua Barat Minta Presiden Prabowo Turun Tangan Soal Masalah CPNS 2024
Paul Finsen Mayor (PFM) meminta Presiden Prabowo Subianto memperhatikan aspirasi para pencari kerja (Pencaker) di tanah air.
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Editor: Malvyandie Haryadi
Hasiolan EP/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI/MPR RI dari Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM) meminta Presiden Prabowo Subianto memperhatikan aspirasi para pencari kerja (Pencaker) di Tanah Air.
Hal ini berkaitan dengan tidak lolosnya ribuan peserta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 secara nasional.
Termasuk di dalamnya anak-anak Papua, terkhusus dari Provinsi Papua Barat Daya. Sementara, masih banyak formasi kosong yang belum terisi.
"Jika kekosongan formasi ini dibiarkan maka akan menyebabkan beberapa pegawai terbebani dengan tugas diluar deskripsi pekerjaannya, bahkan mengharuskan mereka bekerja lembur. Hal ini tentu berpotensi menurunkan produktivitas dan moral kerja,serta berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat dan akan berpotensi naiknya angka pengangguran di negara ini," katanya secara tertulis, dikutip Kamis (21/11/2024).
Maka, tambah Paul Finsen Mayor sebaiknya ada perubahan kebijakan dan mengusulkan kembali tentang Optimalisasi Formasi Kosong tersebut.
"Solusinya, manfaatkan kembali peserta yang tidak lolos passing grade dengan catatan formasi yang dilamar oleh peserta tersebut masih kosong atau kurang dari jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan. Menjadikan nilai kumulatif terendah yang sudah ditetapkan sebagai syarat adanya optimalisasi formasi kosong yaitu dengan nilai kumulatif terendah sebesar 311 point. Sebagai dasar pertimbangan yang sudah pernah dilakukan yaitu adanya penerapan kembali yaitu kebijakan Kemenpan-RB nomor 61 Tahun 2018," tegasnya.
Sebelumnya, pada Senin (18/11/2024) lalu ia bersama Pejabat Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Muhammad Musa'ad bersama didampingi Pejabat Walikota dan Bupati Se - Papua Barat Daya serta jajarannya beserta Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu mendatangi kantor Kemenpan-RB.
Kedatangan ini guna meminta agar pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 agar ditunda hingga selesai pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
