TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan atas perintah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dianggap sebagai tuduhan yang tidak berdasar. 

Selain itu, klaim Hasto yang menyatakan dirinya diancam akan dijadikan tersangka dalam kasus yang tidak jelas, juga dipandang sebagai pernyataan yang kurang tepat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Budianto Hadinegoro.

Dalam siniar yang dipandu oleh Akbar Faisal, Hasto mengungkapkan bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap Anies yang dilakukan atas perintah Jokowi. 

Hasto juga menambahkan bahwa dirinya mungkin akan dijadikan tersangka dalam sebuah kasus yang tidak jelas. 

Budianto menegaskan semua klaim tersebut harus didasarkan pada fakta hukum yang jelas. 

"Ini tudingan serius! sangat menyesatkan. Kita harus melihat fakta hukumnya. Kalau memang ada indikasi kriminalisasi, mari kita telusuri dan pastikan apakah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Budianto kepada wartawan, Sein (25/11/2024).

Budianto menambahkan pernyataan Hasto yang menuding adanya kriminalisasi ini dapat menyesatkan masyarakat. 

"Pernyataan seperti itu harus hati-hati, jangan sampai masyarakat terpengaruh dan salah paham. Di dunia maya, banyak informasi yang tidak jelas sumbernya, dan bisa membuat masyarakat terpecah belah," ungkap Budianto.

"Misalnya, coba cari, apa masalah yang terkait dengan Hasto? Ada berbagai isu yang melibatkan dirinya, seperti kasus BTS dan proyek kereta api yang sempat mendapat perhatian publik," paparnya.

Lebih lanjut, Budianto menilai bahwa Hasto berusaha menggiring opini publik seolah-olah semua permasalahan ini adalah hasil dari perintah Jokowi. 

"Jangan sampai ada persepsi di masyarakat yang mengatakan semua ini atas perintah Pak Jokowi. Kenyataannya, Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, dan masalah ini masih terus digoreng. Jadi, kita harus lebih jeli dalam mencerna informasi seperti ini," ujar Budianto.

Budianto mempertanyakan mengapa Hasto baru mengeluarkan pernyataan tersebut menjelang Pilkada 2024. 

"Kenapa baru sekarang pernyataan ini disampaikan? Kenapa tidak dari dulu? Apakah ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, apalagi dalam konteks Pilkada yang semakin dekat?" tanya Budianto.