TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia saat ini tengah menjadi negara aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.

Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.

Kaitannya dengan proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25 sampai 28 November 2024.

Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (27/11/2024).

Dalam Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mendiskusikan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk fokus dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia pada OECD.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden. Dan tentu saja, mudahmudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan Pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau. Dan kemudian juga sejalan dengan energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk makanan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.

Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

Merespons sambutan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD.

OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.

“Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” kata Cormann.

Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada 26 November 2024.

Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Baca juga: Survei OECD: Digitalisasi dan Transisi Hijau Kunci Kemakmuran Masa Depan Indonesia

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.