Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penerimaan-penerimaan oleh tersangka Ahmad Solhan (SOL) selaku Kadis PUPR Kalimantan Selatan untuk mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin.

Penelusuran dilakukan penyidik lewat pemeriksaan saksi Handa Ferani, Kepala Seksi (Kasi) Jalan Dinas PUPR Kalsel, Kamis (28/11/2024).

Baca juga: Sahbirin Noor Alias Paman Birin Mangkir Panggilan KPK

"Saksi didalami terkait dengan penerimaan-penerimaan oleh tersangka SOL untuk gubernur," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

KPK juga mendalami pengadaan melalui e-katalog pada Pemprov Kalsel. Hal itu didalami dari saksi Muhammad Aris Anova Pratama, PNS/Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel.

Penyidik turut memeriksa Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar. Dari Roy, KPK menggali soal kode etik ASN di lingkungan Pemprov Kalsel.

Baca juga: Hari Ini KPK Panggil Sahbirin Noor alias Paman Birin ke Gedung Merah Putih

Perkara ini berawal dari giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, ada tiga proyek pembangunan yang diduga dikorupsi yaitu pembangunan Lapangan Sepakbola Kawasan Olahraga Terpadu, pembangunan Kolam Renang Kawasan Olahraga Terpadu, dan pembangunan Gedung Samsat, yang total proyeknya senilai Rp 54 miliar.

Proyek itu dimenangkan pihak swasta Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND). Kedua orang itu terpilih dengan merekayasa pengadaan berupa pembocoran harga perkiraan sendiri (HPS) dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.

"Kemudian konsultan perencana terafiliasi dengan YUD, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak," kata Ghufron dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Atas terpilihnya dua orang itu, ada imbalan atau fee sebesar 5 persen untuk Sahbirin Noor selaku gubernur Kalsel. Salah satu tersangka, ingin menyerahkan uang Rp 1 miliar ke Sahbirin yang diserahkan ke Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah (YUL) atas perintah Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL).

"Ini bertempat di salah satu tempat makan. Bahwa uang tersebut merupakan fee 5 persen untuk SHB (Sahbirin Noor)," ujar Ghufron.

Kemudian KPK melakukan pendalaman usai OTT dilakukan. Hasilnya Sahbirin pun ditetapkan sebagai tersangka.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024," kata Ghufron.

Ghufron mengatakan pihaknya menyita uang Rp 1 miliar yang diduga bagian fee 5 persen untuk Sahbirin Noor dari Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto selaku pihak swasta. KPK juga menyita uang Rp 12 miliar dan 500 dolar Amerika Serikat (AS).yang juga bagian fee untuk Sahbirin.

"Diduga bahwa satu buah kardus coklat berisikan uang Rp 1 miliar merupakan fee 5 persen untuk SHB dari YUD bersama AND terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yaitu Pembangunan Lapangan Sepakbola Kawasan Olahraga Terpadu, Pembangunan Kolam Renang Kawasan Olahraga Terpadu, dan Pembangunan Gedung Samsat," kata Ghufron.

"Bahwa terhadap sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh Penyelidik KPK pada YUL, FEB dan AMD dengan total sekitar Rp 12.113.160.000,00 dan USD 500 merupakan bagian dari fee 5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel," sambungnya.

Untuk uang Rp 1 miliar itu dikirimkan kepada gubernur Kalsel. Pemberian uang itu dimasukkan melalui kardus cokelat.

Adapun ada tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berikut ini daftarnya:

Tersangka penerima:

1. Sahbirin Noor (SHB) selaku Gubernur Kalimantan Selatan
2. Ahmad Solhan (SOL) selaku Kadis PUPR Kalimantan Selatan
3. Yulianti Erynah (YUL) selaku Kabid Cipta Karya sekaligus PPK PUPR Kalsel
4. Ahmad (AMD) selaku pengurus Rumah Tahfidz Darussalam yang diduga pengepul fee
5. Agustya Febry Andrean (FEB) selaku Plt Kepala Bag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan

Tersangka pemberi:

1. Sugeng Wahyudi (YUD) selaku pihak swasta
2. Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta.

Enam orang tersangka sudah ditahan, tak termasuk Sahbirin Noor. Sebab, Sahbirin tak ikut kena OTT.

Upaya KPK untuk menahan Sahbirin pun mentok setelah dia absen dalam sejumlah pemanggilan. 

Sahbirin justru mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menang. 

PN Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka itu oleh KPK tidak sah. Dia kemudian mengundurkan diri dari posisi sebagai gubernur Kalimantan Selatan.

Meski demikian, KPK menyatakan akan kembali melanjutkan proses hukum terhadap Sahbirin Noor. 

Pasalnya, gugatan peradilan itu hanya mempermasalahkan penetapan tersangka secara formil dan tak mengugurkan kasus itu secara materiil.