Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid merespons gagasan evaluasi psikologi untuk prajurit menggunakan senjata api.

Menurut Usman, gagasan yang dilayangkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani itu tidaklah cukup.

Diketahui gagasan tersebut muncul imbas insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi terjadi belakangan ini. Terhitung ada dua insiden penembakan yang mengakibatkan korban tewas.

Pertama, yakni penembakan terhadap AKP Ulil Ryanto Anshari oleh rekan seanggota polri yakni AKP Dadang Iskandar dan kekinian terjadi penembakan oleh oknum polisi di Semarang terhadap siswa SMK di Semarang bernama Gamma Rizkynata Oktafandy (16).

"Saran untuk evaluasi psikologi anggota itu tidak cukup selama tidak ada hukuman tegas atas setiap pelanggaran. Ini yang lemah, dari pengawasan hingga pertanggungjawaban," kata Usman dihubungi Minggu (1/12/2024).

Seruan untuk mengganti senjata mematikan dengan senjata melemahkan dinilainya tidak cukup efektif.

Jika tidak diiringi dengan perubahan mendasar pada pola pikir dan budaya represif dalam institusi kepolisian.

"Banyak kasus, polisi sering kali cenderung memandang kekerasan sebagai cara utama untuk menegakkan hukum," kata Usman.

Hal itu dikatakannya merupakan cerminan budaya represif yang diwarisi dari era Orba yang otoriter.

"Tanpa perubahan budaya, alat apa pun, senjata mematikan dan melemahkan, dapat tetap digunakan secara berlebihan atau salah sehingga tetap melanggar HAM," terangnya.

Belum lagi, lanjutnya banyak kasus pembunuhan di luar putusan pengadilan (unlawful killing) oleh aparat tidak diinvestigasi secara independen atau berakhir tanpa hukuman yang setimpal bagi pelaku.

"Hal ini menciptakan impunitas, yang memperkuat pola pikir bahwa pelanggaran HAM oleh aparat dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius," terangnya.

Ditegaskannya solusi penggunaan senjata melemahkan tidak akan efektif dalam jangka panjang jika budaya represif dan impunitas tidak segera dihapuskan.

"Maka reformasi menyeluruh dalam institusi kepolisian yang berorientasi pada perlindungan HAM bagi saya merupakan kunci untuk mencegah unlawful killing secara sistemik," tandasnya.

Sebelumnya Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons soal insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi terjadi belakangan ini.

Terhitung ada dua insiden penembakan yang mengakibatkan korbannya tewas.

Terkait dengan dua insiden itu, Muzani memandang sepakat terhadap masukan dari publik yang meminta agar dilakukan evaluasi psikologi untuk prajurit menggunakan senjata api.

"Iya mungkin evaluasi berkala dalam kurun waktu tertentu mungkin perlu, mungkin. Dan itu kapan waktu polri yang tahu kapan itu diperlukan apakah setahun sekali atau berapa waktu saya tidak paham," kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Kata dia evaluasi psikologi untuk prajurit polri itu penting, lantaran sikap psikologis seseorang dipastikan bakal mengalami perubahan.

Sehingga menurut Muzani, bisa jadi oknum prajurit polri dalam keadaan alpa sehingga bisa dengan kesadarannya melesatkan tembakan kepada korban.

"Barangkali diperlukan (evaluasi psikologi) karena orang itu kan selalu ada perubahan sikap psikologi perubahan saya kira itu," kata dia.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra tersebut memastikan kalau aturan dalam penggunaan senjata api terhadap aparat penegak hukum sudah sangat ketat.

Pasalnya kata dia, dalam prosedurnya terdapat rangakaian tes termasuk tes psikologis karena bersangkutan dengan keselamatan seseorang.

Baca juga: Respon Menteri HAM Pigai Kasus Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang Disorot: Heboh Pas Minta Anggaran

"Tapi kan namanya orang ya kadang kadang suka kekhilafan kealpaan suka emosi saya kira dan orang untuk mendapatkan izin penggunaan senjata api ada tes segala macam prosedur itu dilalui karena yang dipegang itu menyangkut tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain," tandas Muzani.