PDIP Akan Terus Persoalkan Demokrasi yang Coba Dikebiri oleh Jokowi
Politiisi asal Yogyakarta ini pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Apalagi, kata Hasto, kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal. Dimana, lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers terkait Pilkada serentak 2024 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
“Betapa mahalnya kedaulatan rakyat itu. Karena itulah PDI Perjuangan akan terus mempersoalkan terkait dengan berbagai turunnya pembunuhan demokrasi kita,” kata Hasto.
Politiisi asal Yogyakarta ini pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini.
Baca juga: Tim Hukum PDIP Siapkan Saksi dan Bukti Dugaan Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024 untuk Dibawa Ke MK
Dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga, meloloskan putra Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuking Raka menjadi Wakil Presiden.
“Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bhakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” ujar Hasto.
“Akibat keterlibatan Partai Coklat, akibat dijauhkan demokrasi yang berkeadilan, yang mendasarkan hukum sebagai suatu kekuatan yang sangat penting di dalam menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri,” sambungnya.
Hasto juga menegaskan, jika fenomena partai coklat atau Polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius. Termasuk, soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi.
“Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang telah diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan suara rakyat adalah suara Tuhan,” jelasnya.