Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ditanya Status Jokowi dan Keluarga di PDIP, Hasto Tampilkan Foto Hitler, Soeharto, Hingga Marcos

Hasto menunjukkan foto sejumlah tokoh yang dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang sangat kuat saat ditanya status keanggotaan Jokowi.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Ditanya Status Jokowi dan Keluarga di PDIP, Hasto Tampilkan Foto Hitler, Soeharto, Hingga Marcos
Tribunnews.com/Gita Irawan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan foto sejumlah tokoh yang dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin diktator dan otoriter saat ditanya status keanggotaan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Momen tersebut terjadi saat konferensi pers di Sekolah Partai PDIP Lentengagung Jakarta Selatan pada Rabu (4/12/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan foto sejumlah tokoh yang dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang sangat kuat.

Hal ini dilakukan Hasto saat ditanya status keanggotaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Bukan Lagi Bagian PDIP

Sejumlah foto tersebut ditampilkan dalam layar di latar belakang tempat Hasto dan Ketua DPP PDIP saat konferensi pers di Sekolah Partai PDIP Lentengagung Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Sosok dalam foto tersebut di antaranya Adolf Hitler dari Jerman, Benito Mussolini dari Italia, Shah Reza Palavi dari Iran, Soeharto dari Indonesia, Augusto Pinochet dari Chilli, Idi Amin dari Uganda, Ferdinand Marcos dari Filipina, Hosni Mubarak dari Mesir, dan Zine Al Abidine Ben Ali dari Tunisia.

Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarganya di PDIP, Hasto menjelaskan awalnya hal itu terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobby Nasution dicalonkan oleh Partai Politik lain dan didukung Jokowi

Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat yang adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman. 

Berita Rekomendasi

"Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah dinyatakan berakhir," ucap Hasto.

Baca juga: PDIP Akan Terus Persoalkan Demokrasi yang Coba Dikebiri oleh Jokowi

"Mengapa? Karena PDIP digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta tempat KTA Mas Gibran berasal yang memberitahukan bahwa berdasarkan UU Partai Politik dan AD/ART Partai, keanggotannya secara otomatis berhenti," sambungnya.

Ia mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya Kartu Tanda Anggota (KTA) melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satyameva Jayate. 

Sehingga, lanjut dia, mereka yang menanam angin akan menuai badai. 

Ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah.

Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya.

Terlihat juga sebuah tulisan "Rezim Otoriter Selalu Runtuh, Kekuasaan Ada Batasnya!" di bawah foto-foto tersebut.

"Ini sebagai contoh bagaimana mereka-mereka yang pada masanya itu dikenal sebagai sosok pemimpin yang begitu kuat, tidak terkalahkan, tapi akhirnya sejarah mencatat bagaimana mereka menjadi sampah dari sejarah itu," ungkapnya.

Hasto kemudian diminta menegaskan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP.

Hasto menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.

"Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP karena cita-cita yang diperjuangkan pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dalam kebijakan dan praktik-praktik politiknya," kata Hasto.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas