TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat dari PDIP pada Senin (16/12/2024).

Tak cuma Jokowi, anaknya sekaligus Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya yang juga merupakan pemenang Pilgub Sumut, Bobby Nasution, juga turut dipecat.

Pasca pemecatan tersebut, Jokowi akhirnya bersuara. Dia menghormati keputusan dari petinggi PDIP.

"Ya ndak apa-apa. Saya menghormati itu," katanya pada Selasa (17/12/2024) di kediaman pribadinya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan mengomentari lebih jauh soal pemecatan tersebut.

Dia hanya mengatakan waktu yang akan mengujinya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian, ya karena itu keputusan sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya ya, saya rasa itu aja," tuturnya.

Di sisi lain, partai politik (parpol) ramai-ramai mengincar mantan orang nomor satu di Indonesia selama dua periode tersebut.

Contohnya adalah Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu bahkan sudah sampai menyebut Jokowi adalah anggota kehormatan.

Baca juga: Dipecat PDIP, Jokowi Sebut Waktu yang akan Menguji, Deddy Sitorus: Dia Tidak Punya Kesetiaan

Bahkan, hal tersebut diumumkan sebelum Jokowi resmi dipecat dari PDIP.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty.

"Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara," kata Derek, Kamis (5/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

Terbaru, Partai NasDem juga terbuka jika Jokowi ingin menjadi kader partai pimpinan Surya Paloh tersebut.

“Pak Jokowi kan sudah merasakan bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” ujar Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, Selasa (17/12/2024).

Namun, ada berbagai dorongan agar Jokowi membuat partai politik (parpol) sendiri setelah dipecat dari PDIP.

Lalu bagaimana eksistensi Jokowi di kancah perpolitikan Indonesia jika dirinya benar-benar mendirikan parpol sendiri?

Dirikan Partai Sendiri Jadi Ajang Pembuktian Jokowi Bisa Besar Tanpa PDIP

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menjadi salah satu sosok yang menginginkan Jokowi mendirikan partai sendiri setelah lengser dari Presiden RI.

Adi mengatakan hal itu perlu dilakukan menjadi ajang pembuktian bahwa Jokowi memang sosok besar.

"Tapi bagi saya, ketimbang bergabung dengan partai yang sudah ada, saya itu dari dulu berharap sosok besar dan hebat seperti Pak Jokowi bikin partai," katanya dalam program GASPOL di YouTube Kompas.com dikutip pada Kamis (19/12/2024).

Adi mengatakan didirikannya partai sendiri menjadi ajang pembuktian bahwa Jokowi bisa eksis di dunia perpolitikan nasional tanpa sokongan dari PDIP.

Bahkan, sambungnya, hal tersebut bisa menjadi ajang 'balas dendam' Jokowi yang dipecat dari PDIP.

"Dan itu tunjukkan bahwa partai (yang didirikan) Pak Jokowi itu setara dengan PDIP atau bahkan melebihi PDIP," jelasnya.

Dia menilai, jika Jokowi hanya bergabung dengan partai besar saat ini seperti Partai Gerindra atau Golkar, maka mantan Wali Kota Solo bisa dikatakan memang tidak memiliki kekuatan politik sebagai individu.

Adi juga mengungkapkan pendirian partai oleh Jokowi juga sebagai ajang pembuktian apakah dirinya bisa bersaing dengan partai yang sudah eksis terlebih dahulu.

"Kalau Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, partai yang sudah establish dan punya presiden atau bergabung dengan Golkar, partai yang cukup lama 60 tahun dan pemenang Pileg kedua hari ini, ya nggak kelihatan Pak Jokowi itu kompetitif dan bersaing dengan partai yang lain," jelas Adi.

Dia berharap apabila Jokowi benar-benar mendirikan partai sendiri, maka level power politiknya bisa setara dengan Presiden RI ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendirikan Partai Demokrat.

Serta Presiden Prabowo Subianto sebagai pendiri Partai Gerindra dan eksis hingga mengantarkannya sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Gerindra tanpa Pak Jokowi itu tetap kuat kok. Lalu, Partai Golkar tanpa Pak Jokowi juga kuat kok," tuturnya.

Adi mengatakan ada tiga faktor yang membuat sebuah partai berpotensi menjadi besar yaitu adanya figur tokoh, ceruk pemilih, dan networking atau jaringan politik.

Menurutnya, hal itu dimiliki oleh Jokowi.

"Kalau Pak Jokowi bikin partai politik yang baru akan sekuat seperti yang dibayangkan hari ini di mana Jokowi dengan approval rating tinggi, tingkat kesukaan yang tinggi, memiliki wakil presiden Gibran, itu bisa menjadi lokomotif menjadi pendatang di (Pemilu) 2029 dan itu adalah partainya Pak Jokowi," jelasnya.

Jokowi Gabung Partai Wujud Penurunan Kualitas

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politik Indonesia, Yunarto Wijaya.

Yunarto langsung lugas mengatakan agar Jokowi tidak masuk ke Partai Gerindra lantaran adanya Prabowo sebagai ketua umum.

Pasalnya, kata Yunarto, ditakutkan adanya 'matahari kembar' di tubuh Partai Gerindra ketika Jokowi dan Prabowo berada dalam satu partai.

Selain itu, dia juga menilai jika Jokowi masuk ke Gerindra, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya akan menjadi 'orang kedua' setelah Prabowo.

"Menurut saya, pilihan yang paling tepat (Jokowi tidak masuk) Gerindra karena di situ ada Pak Prabowo."

"Tidak nyaman pasti konstituen atau pemimpin besar ada dua 'matahari kembar'. Biar bagaimanapun, meski Pak Jokowi mantan Presiden, maka hanya menjadi orang kedua," tuturnya dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Rabu (11/12/2024).

Yunarto pun menyarankan kepada Jokowi jika memang dia perlu untuk kembali masuk dalam kancah politik nasional, maka wajib mendirikan parpol sendiri.

Yunarto mengatakan jika Jokowi hanya bergabung ke salah satu parpol yang sudah berdiri terlebih dahulu, maka dianggap olehnya sebagai penurunan kualitasnya sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia.

"Katakanlah jika Pak Jokowi merasa perlu untuk berpartai, menurut saya paling tepat Pak Jokowi membuat partai sendiri. Karena kita melihat dari sosok SBY, Megawati, dan Pak Prabowo yang mereka masing-masing menjadi presiden."

"Jangan terus levelnya nemplok kemudian menjadi anggota partai atau ketua partai tertentu. Dia harus mengembangkan ideologi, visi-misinya, dan pola dia bernegara dari nol dari sebuah partai," katanya.

Yunarto mengungkapkan perlunya Jokowi mendirikan parpol sendiri demi memantapkan legacy dirinya sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Presiden RI.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengatakan Jokowi hampir dipastikan akan mendirikan partai sendiri.

Pasalnya Jokowi baru beberapa bulan melepaskan jabatan presiden.

Selain itu, Jokowi dinilai masih memiliki basis politik yang kuat serta anggota keluarga yang menduduki jabatan penting seperti putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi wakil presiden dan menantunya, Bobby Nasution, yang menjadi calon gubernur Sumatera Utara.

"Posisi Pak Jokowi masih punya pengaruh karena baru beberapa bulan saja mengakhiri masa jabatan, saya kira ini momentum yang pas untuk beliau membuat partai baru," kata Agung.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Hasanudin Aco)(Kompas.com/Tatang Guritno/Inang Sh) 

Artikel lain terkait Jokowi dan Kiprah Politiknya