TRIBUNNEWS.COM - Seniman Yos Suprapto memberikan tanggapannya atas pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menilai  beberapa lukisan Yos Suprapto berisi makian terhadap salah satu tokoh.

Dengan tegas Yos Suprapto membantah penilaian Fadli Zon tersebut.

Yos lantas mempertanyakan seperti apa makian yang ada dalam lukisan-lukisannya itu.

Ia menyebut lukisannya ingin menjelaskan bahwa kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan, begitu pun sebaliknya.

"Yang dikatakan bahwa saya memaki-maki, itu maki-makinya seperti apa. Orang tadi saya jelaskan bahwa kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan."

"Demikian pula dengan kedaulatan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penguasa. Omong kosong,” kata Yos dalam konferensi persnya di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Lebih lanjut, Yos menegaskan bahwa lukisannya itu menggambarkan penguasa Raja Jawa yang ia buat dengan gambaran kaki bertumpu di atas punggung rakyat kecil.

Yos juga membantah bahwa lukisannya itu berisikan sindiran kepada salah satu tokoh.

“Lukisan yang saya gambarkan itu lukisan yang memang menyatakan penguasa, Raja Jawa, yang kakinya bertumpu di atas punggung rakyat kecil."

"Apakah itu bukan simbol, menyindir, marah? Tidak,” kata Yos.

Sebelumnya, Fadli Zon mengungkapkan alasan penundaan Pameran Tunggal Yus Suprapto adalah ketidaksesuaian tema dengan lukisan yang dipamerkan.

Baca juga: Kritikan Anies-Mahfud setelah Pameran Lukisan Yos Batal: Seni Dilarang, akan Selalu Temukan Jalannya

Fadli Zon menyebut ada beberapa lukisan yang menurut kurator tidak pas dan tidak tepat dengan tema.

"Beberapa lukisan itu, saya kira, menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema," kata Fadli Zon, dilansir Kompas.com, Sabtu (21/12/2024).

Menteri Kebudayaan itu juga menilai lukisan Yos ini memuat tema politik hingga terdapat makian terhadap seseorang.

"Ada tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang," imbuh Fadli Zon.

Sebelumnya, Pameran Tunggal Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” dijadwalkan berlangsung selama satu bulan pada 19 Desember 2024-19 Januari 2025. 

Namun, baru sehari dibuka, Galeri Nasional justru mengumumkan penundaan pameran ini karena persoalan kurasi.

Baca juga: Pameran Yos Suprapto Dibredel, DPR: Preseden Buruk Pemerintahan Prabowo

DPR Soroti Penutupan Pameran Lukisan Yos Suprapto

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyoroti penutupan pameran lukisan seniman senior asal Yogyakarta, Yos Suprapto, yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia.

Bonnie menilai tindakan tersebut sebagai bentuk "pembredelan" yang mencederai kebebasan berekspresi. 

Dia meminta pemerintah tidak mengintervensi karya seni dan memberikan ruang diskusi yang kritis.

"Mestinya negara bisa memberi ruang pada masyarakat atau pelaku seni dan kepada kurator untuk bisa berdiskusi secara kritis dengan publik. Jadi jangan malah alergi dan intervensi," kata Bonnie melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (21/12/2024).

Baca juga: Pameran Karya Yos Suprapto Dibatalkan, Usman Hamid: Kebebasan Berekspresi Dibungkam 

Pameran bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”, yang telah dipersiapkan sejak tahun lalu, batal digelar beberapa menit sebelum pembukaan pada Kamis (19/12/2024). 

Saat itu, pintu kaca galeri digembok dan lampu dimatikan, meskipun pameran dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025.

Galeri Nasional menyebut pembatalan terjadi karena lima dari 30 lukisan yang dipamerkan dianggap tidak sesuai dengan tema kedaulatan pangan. 

Beberapa karya dianggap terlalu vulgar, misalnya, menggambarkan sosok mirip Presiden ke-7 Joko Widodo atau yang diinjak oleh figur lain, serta lukisan petani yang memberi makan konglomerat. 

Pihak kurator, Suwarno Wisetrotomo, disebut meminta beberapa karya ditutup dengan kain hitam, yang kemudian ditolak Yos.

Baca juga: Yos Suprapto

Bonnie menilai langkah ini dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Negara harus menjamin kebebasan berekspresi seniman. Sensor karya yang terjadi dalam pameran ini bisa jadi preseden buruk dalam pemerintahan Prabowo Subianto," ucapnya.

Bonnie menegaskan bahwa seni rupa, dalam hal ini adalah seni lukis, merupakan ranah multitafsir. 

Menurutnya, seniman memiliki otoritas dalam berkarya dengan temanya masing-masing, dan tidak akan menimbulkan bencana politik apa-apa.

Baca juga: Pelukis Yos Suprapto Menggugat Kedaulatan Pangan Lewat Pameran Tunggal di Galeri Nasional

"Bagaimana pun karya seni merupakan medium untuk kritik sosial adalah hal yang lazim. Dan seni itu multitafsir sehingga bahaya juga kalau dilihat hanya dari satu perspektif," terang Bonnie.

Lebih lanjut, Bonnie mengingatkan, karya seni merupakan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi negara.

"Menurut saya kegiatan pameran seni konteksnya dalam negara demokrasi itu ya bebas saja. Biar publik yang menilai secara perspektif seninya seperti apa," tuturnya. 

"Lagian lukisan ini sudah beredar di media sosial dan sudah dilihat semua orang. Tidak perlu ada sensor karena karya seni itu multitafsir," ucap Bonnie menambahkan.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Krisda Tiofani)