TRIBUNNEWS.COM - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sempat buka suara terkait adanya kabar dirinya bakal ditetapkan menjadi tersangka.

Dia menyebut informasi itu diperolehnya dari pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie.

Hasto mengatakan penetapan tersangka terhadapnya berkaitan dengan kasus yang tidak jelas.

"Maka kemudian ketika Connie menginformasikan kepada saya, ini ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang absurd dan tidak jelas," katanya dalam siniar Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan pada 22 November 2024 lalu.

Hasto menilai ada dua hal yang membuatnya ditarget dan ditetapkan menjadi tersangka.

Pertama, terkait disertasinya yang berisi simpulan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam pemenangan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.

Hasto, dalam disertasinya, menyebut bahwa upaya Jokowi tersebut telah merusak konstitusi.

"Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral, itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core element dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populism, dan machiavellian."

"Dan ini ternyata dijalankan terus. Semua orang menyangka ini akan selesai setelah Saudara Gibran sudah ditetapkan menjadi Wapres meski cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum, dan konstitusi kita," jelasnya.

Baca juga: Ketua Bidang Kehormatan PDIP Respons Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK: Kader Jangan Gentar

Lalu, yang kedua, Hasto menyebut dirinya dibidik untuk menjadi tersangka terkait langkah politiknya dengan mendukung pasangan calon (paslon) di Pilkada Sumut yaitu Edy Rahmayadi dan Hasan Basri.

Menurutnya, ada upaya penjegalan terhadap kontestasi di Pilkada Sumut dengan pengerahan 'partai coklat' untuk memenangkan menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution yang menjadi lawan dari Edy Rahmayadi.

Selain itu, Hasto juga menilai pencalonan Bobby di Pilkada Sumut menjadi wujud penjegalan lain terhadapnya oleh Jokowi.

"Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya, itu kan terjadi kepada Bobby Nasution di Sumatera Utara dan kemudian bergerak membatasi lawan-lawan politiknya berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat."

"Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai partai coklat," beber Hasto.