Kaleidoskop 2024: Balada Perseteruan PKB dan PBNU, Dari Perang Pernyataan Hingga Muktamar Tandingan
Tahun 2024 diwarnai berbagai drama politik, satu di antaranya perseteruan PKB dan PBNU yang terjadi karena saling melempar pernyataan.
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
PBNU kemudian dijadwalkan memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid tetapi nama terakhir tidak datang memenuhi panggilan, begitu juga saat PBNU memanggil Cak Imin.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai Gus Yahya dan Gus Ipul kerap menggembosi PKB. Jazilul menegaskan PKB sedari awal menyadari penuh hubungan historis mereka dengan NU.
Jazilul juga mengaku tak pernah mempersoalkan posisi PBNU selama ini yang dinilai berjarak dengan seluruh parpol, tak terkecuali PKB.
"Faktanya, Gus Yahya, Gus Ipul itu sering menggembosi PKB," kata Jazilul
Pernyataan itu direspons Gus Yahya yang mengibaratkan PBNU sebagai pabrik mobil dan PKB sebagai produk yang mengalami kesalahan sistem.
"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku," ungkap Gus Yahya, dikutip dari keterangan resmi PBNU pada Sabtu (3/8/2024).
Wapres Maruf Amin Turun Gunung Dinginkan Suasana
Konflik PKB dan PBNU melebar dan membuat para petinggi negara sekaliber Wakil Presiden Maruf Amin ikut menanggapi.
Maruf yang merupakan mantan Rais Aam PBNU tersebut menanggapi santai, dengan mengatakan konflik ini tidak akan berlarut-larut.
"Ini akan segera selesai," kata Maruf saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).
Maruf mengatakan masalah di tubuh Nahdlatul Ulama sering kali tampak besar di awal, namun biasanya dapat diselesaikan dengan baik.
"Saya kira masalah ini nantinya juga akan selesai. Biasanya di NU itu awalnya gegeran, akhirnya ger-geran (tertawa bersama),” ujar Maruf
Muktamar PKB dan Wacana Muktamar Tandingan
Seiring dengan memanasnya konflik PKB-PBNU, Cak Imin dkk langsung mengambil jalan lewat Muktamar ke-6 PKB.
Acara tersebut digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024
Dalam Muktamar tersebut, Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi.
Tak hanya itu, peserta Muktamar juga memutuskan Wakil Presiden RI Maruf Amin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syura PKB.
Jalanya Muktamar PKB bisa dibilang lancar, meskipun hambatan dan aral melintang terlihat saat sejumlah massa yang menolak Cak Imin memimpin PKB lagi.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa digelar di Jalan Pratama Raya, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
Aksi tersebut digelar hanya berjarak 1,5 kilometer dari lokasi Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center.
Ratusan orang datang sekitar pukul 15.00 WITA ke lokasi kompak dengan mengenakan baju kaos berlogo PKB.
Mereka juga turut membawa beberapa spanduk yang berisikan protes.
Salah satu spanduk berukuran besar bertuliskan “Muhaimin Pengkhianat Gus Dur”, sementara yang lainnya bertuliskan “Tangkap!”.
Massa aksi juga turut mencabuti bendera PKB yang terpasang di sepanjang jalan.
Mereka kemudian meneriakkan beberapa sorakan seperti “Tangkap Muhaimin” dan “Bubarkan Muktamar”.
Mereka kemudian juga membakar atribut seperti bendera dan spanduk di tengah jalan.
Tidak sampai di sana, massa aksi juga sempat mencoba menerobos barikade polisi untuk mencapai lokasi Muktamar.
Namun, dengan cepat beberapa oknum yang berhasi menerobos berhasil dicegah oleh polisi.
Mereka dikembalikan kepada kumpulan massa di belakang barikade.
Kapolresta Denpasar Kombes Wisnu Prabowo mengatakan, bahwa massa aksi sudah berangsur-angsur kembali pulang.
"Jadi (akses jalan) ini sudah kami buka untuk arus lalu lintas biar supaya masyarakat pengguna jalan bisa menggunakan jalan yang berada di wilayah Selatan Tanjung Benoa," kata Wisnu.
Wisnu menjelaskan ada sekitar 500 orang massa aksi dan untuk personel yang telah disiapkan sebanyak 900 anggota kepolisian dan dalam aksi tersebut. Tidak ada massa aksi yang diamankan atau ditangkap.
Muktamar ke-6 PKB usai digelar ternyata tak membuat konflik mereda.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy menyatakan Muktamar PKB tandingan yang diinisiasinya siap digelar dan tinggal menunggu arahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Lukman tak setuju dengan hasil Muktamar tersebut.
Dia bahkan menyurati Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali.
Dia menilai pelaksanaan Muktamar PKB di Bali menyalahi AD/ART partai dan UU Partai Politik.
Ia mengklaim muktamar itu anti-demokrasi karena aspirasi dari ratusan DPC PKB yang beda pendapat dengan Cak Imin dibungkam.
Lukman mengatakan sudah melapor kepada Ketua Umum PBNU Yahya Staquf soal rencana muktamar.
Ia pun telah menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.
"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," Kata Lukman dalam keterangan resmi, Minggu (1/9/2024).
"Selanjutnya mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU," tambahnya.
Cak Imin dan Gus Ipul Satu Kabinet di Bawah Komando Presiden Prabowo
Seolah menguap begitu saja, wacana muktamar tandingan PKB tak ada lanjutannya.
Cak Imin bahkan sudah tutup buku soal Muktamar tandingan yang kerap diisukan ke partainya.
Dia menyebut keputusan kepengurusan PKB sudah rampung ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
"Kalau itu mah nggak perlu ditanggapilah. Yang penting sudah jalan terus," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024)
Kemudian, ketika pengumuman menteri dan wakil menteri dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, nama Cak Imin dan Gus Ipul disebutkan.
Cak Imin menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sementara Gus Ipul menduduki pos Menteri Sosial, yang mana hal itu sudah dia tempati saat Presiden Jokowi menunjuknya untuk menggantikan Tri Rismaharini.
Gus Ipul tak masalah jika nantinya bekerja di bawah koordinasi Cak Imin.
"Yang penting kita kan kerja atas arahan presiden. Jadi imamnya presiden ya kita ikut keputusannya. Berkoordinasi dengan siapa, ya kita akan kerjakan," kata Gus Ipul kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Gus Ipul menekankan pesan Prabowo untuk kompak.
Karena itu, demi menjaga soliditas kabinet, ia tak masalah jika harus berkoordinasi dengan Cak Imin.
"Karena sejak awal presiden menyampaikan kabinet ini adalah kabinet yang harus kompak terintegrasi. Jadi kita dalam rangka untuk melaksanakan program yang telah direncanakan presiden, tentu masalah-masalah pribadi akan kita singkirkan," ujarnya.
Cak Imin juga mengaku tak ada persoalan harus bekerja satu barisan dengan Gus Ipul di Kabinet Merah Putih.
"Jadi di sini akan ada kementerian-kementerian yang dipimpin oleh orang-orang berbeda-beda partai. Nah kalau sudah masuk di sini ya kita sama," kata Cak Imin ditemui di Gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (21/10/2024).
Cak Imin menegaskan bahwa kini tak ada lagi perbedaan pandangan atau pemahaman politik ketika sudah satu barisan dalam Kabinet Merah Putih.
"(Di kabinet) Enggak ada partai yang melatarbelakangi, enggak ada perbedaan yang melatarbelakangi satu kesatuan Merah Putih," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Selain itu, Cak Imin juga mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk melupakan persoalan yang pernah ada di masa lalu ketika sudah masuk dalam kabinet.
Untuk itu, ia menekankan bahwa dirinya pun akan berkomunikasi dengan Gus Ipul ketika melaksanakan tugas kabinet. Menurutnya, hal ini lantaran sekarang yang paling penting adalah urusan negara, bukan kelompok atau golongan.
"Ya harus (komunikasi dengan Gus Ipul) karena ini negara bukan urusan (PKB-PBNU)," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.