TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Oknum polisi berjumlah 18 orang yang diduga memeras penonton Djakarta Warehouse Project atau DWP 2024 asal Malaysia menjalani penahanan atau penempatan khusus (Patsus). 

Para polisi yang ditempatkan khusus itu terdiri dari anggota Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta dan Polda Metro Jaya. 

"Saat ini sudah kita tempatkan pada penempatan khusus yang ditempatkan di Divisi Propam Mabes," kata Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Abdul Karim dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (24/12).

Abdul Karim mengatakan saat ini proses penyidikan pelanggaran etik terhadap 18 terduga pemerasan itu juga telah diambil alih oleh Divisi Propam Mabes Polri. 

Hal itu dilakukan dalam rangka membuat terang benderang perkara ini lantaran pelanggaran tersebut terjadi dari tingkat Polsek hingga Polda. 

"Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divisi Propam Mabes Polri," jelasnya. 

"Kasus yang terjadi di Polsek, Polres, termasuk di Polda semuanya kita ambil alih ditangani oleh Div Propam. Kenapa kita ambil alih ini? Dalam rangka percepatan dan objektivitas pemeriksaan," imbuhnya.

DWP 2024 digelar di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember lalu. Usai acara, akun Instagram penyelenggara DWP dibanjiri komentar protes warganet. 

Sebagian besar keluhan datang dari penonton luar negeri, khususnya Malaysia. 

Mereka mengaku mendapat pengalaman buruk selama mengikuti festival DWP 2024 itu. Mereka kecewa karena tidak dapat melakukan pesta dansa alias rave dengan leluasa karena adanya intervensi. 

Beberapa penonton bahkan mengaku diperas polisi yang menyamar dalam kerumunan. 

"Acara terburuk yang pernah ada. Tidak akan pernah datang lagi," tulis seorang warganet. 

"Nama-nama besar tidak akan menarik lagi. Bahkan di VIP saya dilecehkan. Jadi, tidak akan DWP lagi," ujar warganet lain.

Div Propam Polri masih terus mendalami motif aksi pemerasan yang dilakukan oleh 18 anggota polisi kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia itu. 

Irjen Abdul Karim mengatakan pihaknya masih menggali motif dan tujuan para pelaku lantaran berasal dari satuan kerja yang berbeda.

"Motif masih kita dalami, artinya ini harus kita gali karena ini menyangkut beberapa satuan kerja mulai dari Polsek, Polres dan Polda juga," ujarnya.

Abdul Karim juga belum bisa mengungkap apakah para pelaku memang saling terkoordinasi atau melakukan aksi pemerasan secara masing-masing sesuai satuannya. 

Oleh karenanya, ia mengatakan saat ini penyidik Propam Polri masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton untuk menggali peran dari anggota tingkat Polsek, Polres, hingga Polda dalam kasus tersebut.

"Kami masih pendalaman lagi. Jadi, kami masih belum berani memastikan itu semua karena masih ada beberapa fakta yang harus kita gali lagi," tuturnya.

"Karena ini harus kami gali, bagaimana peran dari Polsek, bagaimana peran Polres, maupun Polda itu melakukan kegiatan ini," imbuh Abdul Karim.

Sejauh ini dari hasil penyelidikan, total warga negara Malaysia yang menjadi korban dugaan pemerasan saat menonton Djakarta Warehouse Project 2024 itu mencapai 45 orang.

"Dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik kami temukan sebanyak 45 orang," kata Irjen Abdul Karim.

Ia juga menyebut para pelaku pemerasan terhadap penonton DWP 2024 asal Malaysia memiliki rekening khusus yang digunakan sebagai tempat penampungan uang. 

"Memang ada rekening yang sudah disiapkan," ujarnya. 

Kendati demikian, Irjen Abdul Abdul tidak membeberkan lebih jauh ihwal total rekening yang digunakan para pelaku tersebut. 

Ia hanya mengatakan total uang hasil pemerasan yang diterima mencapai Rp2,5 miliar dari 45 orang korban. 

"Bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya berapa Rp2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar," ujarnya.

Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkap ada dua klaster pelaku pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project 2024 asal Malaysia. 

Komisioner Kompolnas, Chairul Anam menjelaskan, secara garis besar terdapat dua struktur pembagian peran dalam aksi pemerasan itu. 

Klaster pertama, kata dia, merupakan pihak yang memberi perintah pemerasan. 

Sementara klaster kedua, terdiri dari para pelaku yang bertugas melakukan pemerasan terhadap korban di lapangan. 

"Biar agak membuka sedikit. Kalau pertanyaannya siapa pelakunya? Ada struktur yang memang bisa menggerakkan orang," jelasnya kepada wartawan, Rabu (25/12). 

Lebih lanjut, Anam mengatakan nantinya pemberian sanksi yang akan dilakukan Divisi Propam Polri akan disesuaikan dengan peran masing-masing pelaku dalam klaster tersebut. 

"Struktur pertanggungjawaban jadi sangat penting dalam konteks peristiwa ini. Siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang akan mendapatkan sanksi," tuturnya.

 "Yang paling bertanggung jawab dan paling substansial dalam peristiwa tersebut ya dia harus mendapatkan hukuman yang paling berat," imbuhnya.(tribun network/abd/rey/dod)