Guntur kemudian membandingkan dua kasus yang ditangani oleh KPK tersebut.

Karenanya, Guntur pun mempertanyakan, apakah ada pihak tertentu yang mengarahkan KPK dalam hal ini.

"KPK tampak agresif dalam kasus ini (Harun Masiku), tapi dalam kasus lain seperti dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia, di mana KPK sudah melakukan penggeledahan dan sudah mengumumkan 2 tersangka, tiba-tiba diralat oleh Jubir KPK."

"Kalau benar dari Tersangka adalah politisi yang masuk dalam kekuasaan saat ini kemudian diralat, maka publik juga bisa bertanya: siapa yang me-remote KPK?" ujar Guntur.

Alasan KPK Cekal Yasonna

Terkait pencekalan Yasonna itu, eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mendukung langkah KPK tersebut.

Yudi mengatakan, meski Yasonna masih berstatus sebagai saksi, kemungkinan penyidik KPK merasa Anggota DPR RI itu merupakan saksi kunci pengembangan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. 

Pasalnya, Yasonna merupakan saksi yang diperiksa terakhir kalinya sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yaitu suap dan perintangan penyidikan.

"Walau posisi Yasonna merupakan saksi, penyidik merasa Yasonna adalah saksi kunci dalam perkara ini sehingga harus dicekal yang merupakan kewenangan penyidik," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024), dilansir Kompas.com.

Oleh karena itu, Yudi mendorong pihak Imigrasi menahan sementara paspor fisik Yasonna dan Hasto.

"Sampai masa pelarangan keluar negeri selesai 6 bulan atau nanti diperpanjang lagi 6 bulan tergantung kebutuhan penyidik," ujarnya.

Yudi menambahkan, perkara suap ini bisa berkembang ke siapapun tergantung bukti yang didapatkan penyidik.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kementerian Imipas) melakukan pencekalan terhadap dua politikus PDIP, Hasto dan Yasonna.

"Pencegahan ke LN (Luar Negeri) dilakukan pada tanggal 24 Des 2024. Betul untuk Hasto K dan Yasonna," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar M. Godam, saat dikonfirmasi, Rabu (25/12/2024).

Adapun, pencekalan terhadap kedua elite PDIP itu dilakukan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh KPK.

Kemudian, masa berlakunya dari penetapan pencekalan itu sampai enam bulan semenjak diterimanya surat dari KPK.

"Berdasarkan surat dari KPK. Berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang," jelas Godam.

Juru Bicara KPK RI, Tessa Mahardhika Sugiarto juga membenarkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan pencekalan kepada Kementerian Imipas.

(Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)