TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menyoroti soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. 

SBY pun disebut telah memberikan saran kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu dikatakan oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution, Sabtu (28/12/2024).

Syahrial menjelaskan bahwa terdapat pilihan dan pertimbangan yang dapat dilakukan oleh Prabowo terkait PPN 12 Persen, dan harapannya saran SBY itu dapat membantu Prabowo dalam membuat kebijakan ke depannya. 

Sementara terkait sikapnya terhadap kenaikan PPN 12 Persen, Syahrial mengatakan, SBY tidak dalam posisi setuju ataupun tidak setuju.

Ia mengatakan, SBY hanya memberi masukan, mengingat mantan Ketum Partai Demokrat itu pernah menjadi Presiden selama dua periode.

"Pak SBY tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju. Tapi beliau memberikan masukan, saran, serta pandangannya sesuai pengalaman sebagai Presiden dua periode," jelas Syahrial.

Adapun pembahasan mengenai PPN 12 persen itu dilakukan di kediaman SBY di Cikeas, Jumat (27/12/2024) lalu, mengutip Kompas.com.

Syahrial menyebutkan, SBY membahas hal tersebut bersama akademisi Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, dan tokoh senior lainnya.

"Kami berdiskusi membahas yang terbaik untuk rakyat, termasuk sejumlah saran untuk mendukung Presiden Prabowo. Semoga kehadiran para pemimpin untuk kepentingan bangsa dan negara senantiasa memberikan manfaat bagi rakyat dan membawa berkah untuk kebaikan bangsa," kata Syahrial.

Untuk diketahui, PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan ini menuai protes dari publik karena dianggap memberatkan dan dapat melemahkan daya beli masyarakat.

Baca juga: Minta Ditunda, Apindo: Pemberlakukan PPN 12 Persen Akan Membebani Biaya Produksi

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan soal penetapan tarif PPN 12 persen.

PPN 12 persen ini akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Hal itu juga sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," ujar Airlangga, dikutip dari siaran langsung akun YouTube Perekonomian RI.

Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12 persen, yakni:

1. Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya
2. Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya
3. Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA
4. Beras premium
5. Buah-buahan premium
6. Ikan premium, seperti salmon, tuna, udang, dan crustacea premium, seperti king crab
7. Daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan

Lantas ada juga beberapa barang dan jasa yang tidak dikenai PPN 12 persen.

Berikut 24 daftarnya:

1. Beras 
2. Daging ayam ras 
3. Daging sapi 
4. Ikan bandeng/ikan bolu 
5. Ikan cakalang/ikan sisik 
6. Ikan kembung/ikan kembung/ikan banyar/ikan gambolo/ikan aso-aso 
7. Ikan tongkol/ikan ambu-ambu 
8. Ikan tuna
9. Telur ayam ras 
10. Cabai hijau 
11. Cabai merah 
12. Cabai rawit 
13. Bawang merah 
14. Gula pasir konsumsi 
15. Jasa pendidikan 
16. Jasa pelayanan kesehatan 
17. Jasa pelayanan sosial 
18. Jasa angkutan umum 
19. Jasa tenaga kerja 
20. Jasa keuangan 
21. Asuransi 
22. Vaksin polio 
23. Jasa pemakaian air minum 
24. Jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum

Jadi Polemik

Di sisi lain tarif PPN 12 persen rupanya menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat.

Hal itu salah satunya ditandai dengan adanya aksi ratusan warga di Monas, Jakarta, di mana 300 orang mengantarkan petisi menolak kenaikan PPN 12 persen langsung ke Sekretariat Negara (Setneg).

Sebagai perwakilan, lima warga mendatangi gedung Setneg di Jakarta, pada Kamis (19/12/2024). 

"Ini adalah tanda tangan yang dihimpun secara digital melalui petisi online oleh hampir 113 ribu lebih dan akan terus bertambah yaitu penolakan untuk PPN 12 persen. Jadi petisi online tersebut kami himpun kami cetak dan akan kami serahkan ke Setneg untuk disampaikan," kata perwakilan warga, Risyad Azhari.

Menurut Risyad, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat. Di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat.

Petisi tersebut kata dia dihimpun secara daring sejak 19 November 2024. 

"Warga sipil saja. Enggak ada aliansi yang bagaimana bagaimana. Jadi, ini memang secara organik teman teman dari internet. Jadi, kami cuma menjadi jembatan doang. Ini semua partisipasi dari teman-teman di internet," katanya.

APINDO: Kenaikan PPN Bisa Picu Inflasi

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memprediksi kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi akan memicu lonjakan inflasi Indonesia.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan bahwa pihaknya memproyeksikan inflasi pada 2025 terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai dengan target Bank Indonesia.

"Kami memproyeksikan bahwa di 2025 ini kita juga lihat juga Bank Indonesia melakukan substitusi komoditas energi dan mengendalikan produksi pangan melalui program ketahanan pangan," katanya dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

Ia mengatakan tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat di awal 2025 karena dorongan sejumlah faktor.

Faktor-faktor itu seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan PPN menjadi 12 persen.

"Jadi ini tekanan inflasi diperkirakan akan juga meningkat di awal tahun didorong oleh sejumlah faktor seperti kita tahu kenaikan UMP, implementasi PPN 12 persen, serta permintaan musiman yang di kuartal 1 yang terkait dengan momentum Ramadan dan Lebaran," ujar Shinta.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Taufik Ismail/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz) (Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)