Jokowi Bantah Isu Tiga Periode: Jangan Framing Jahat, Tanyakan Saja ke Bu Mega
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai Presiden RI.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.
Seperti diketahui, tudingan itu kembali mencuat setelah disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat buka suara soal penetapan tersangka terhadap dirinya.
"Ya, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024), dikutip dari Tribun Solo.
Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat terhadap dirinya.
"Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus nggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik," katanya.
Jokowi bahkan mempersilakan untuk bertanya ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
"Tanyakan saja ke Ibu Mega. Atau tanyakan saja ke Mbak Puan,” jelasnya.
Sebelumnya, Hasto menyindir soal sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
Hal ini disampaikan Hasto dalam keterangan videonya merespons keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka.
"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu," kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).
PDIP Akui Punya Bukti Video
Isu itu semakin memanas ketika Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengatakan Hasto menyimpan video-video yang menjadi bukti skandal elite politik, termasuk mengenai isu tiga periode itu.
Guntur mengatakan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam kasus Harun Masiku.
Guntur mengklaim video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
“Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur, Jumat (27/12/2024), dikutip dari Kompas.com.
Guntur tak bisa memastikan kapan video itu akan diungkap.
Yang pasti menurutnya, bukti itu bisa diungkap kapan saja.
"Tergantung Saudara Sekjen (Hasto), bisa kapan saja,” katanya.
Dalam video itu ada dugaan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden, Anies Baswedan, melalui kasus korupsi.
Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.
Selain itu, ada pula video mengenai isu tiga periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi Jokowi memang menginginkan tiga periode atau perpanjangan jabatan seperti yang disampaikan tokoh-tokoh terdekat Jokowi, dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis Saudara Sekjen," kata Guntur.
“Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ada soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa," lanjutnya.
(Tribunnews.com/Milani) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)(Kompas.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.