TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.

Seperti diketahui, tudingan itu kembali mencuat setelah disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat buka suara soal penetapan tersangka terhadap dirinya. 

"Ya, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024), dikutip dari Tribun Solo. 

Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat terhadap dirinya. 

"Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus nggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik," katanya. 

Jokowi bahkan mempersilakan untuk bertanya ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

"Tanyakan saja ke Ibu Mega. Atau tanyakan saja ke Mbak Puan,” jelasnya.

Sebelumnya, Hasto menyindir soal sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.  

Hal ini disampaikan Hasto dalam keterangan videonya merespons keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka.  

"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu," kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).

PDIP Akui Punya Bukti Video 

Isu itu semakin memanas ketika Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengatakan Hasto menyimpan video-video yang menjadi bukti skandal elite politik, termasuk mengenai isu tiga periode itu. 

Guntur mengatakan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam  kasus Harun Masiku.

Guntur mengklaim  video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

“Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur, Jumat (27/12/2024), dikutip dari Kompas.com.