TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan terhadap koruptor yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Ia mendorong agar penegakkan hukum harus berkeadilan. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024). 

"Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Merampok triliunan, ratusan triliun, (tapi) vonisnya sekian tahun." 

"Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. (Sedangkan) ada yang curi ayam, dihukum berat, dipukulin," kata Prabowo, Senin. 

Orang yang terbukti melakukan praktik lancung, kata Prabowo, semestinya mendapatkan hukuman yang berat.

"Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi," ujar Prabowo. 

Prabowo khawatir vonis ringan justru tak memberi efek jera. 

Mirisnya lagi, Prabowo menduga, vonis ringan itu bisa saja juga diikuti fasilitas mewah di dalam penjara. 

Ketua umum Partai Gerindra ini curiga, jangan-jangan koruptor itu tinggal di penjara yang ber-AC dan ada TV-nya.

"Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan ya," katanya. 

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Bandingkan Vonis Crazy Rich Surabaya dan Harvey Moeis: Harusnya MA Punya Standar

Lebih lanjut, Prabowo sempat bertanya kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, apakah Kejagung mengajukan banding atas vonis si koruptor itu.

Burhanuddin lalu menjawab bahwa pihaknya mengajukan banding.

"Jaksa Agung. Naik banding enggak? Naik banding ya. Naik banding," kata Prabowo.