Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memasang badan seusai Joko Widodo (Jokowi) dituduh mantan partainya, PDIP meminta menjadi presiden RI selama 3 periode. Padahal, seharusnya yang bersalah atas isu tersebut merupakan dirinya.

Bahlil mengatakan isu presiden 3 periode mulai berkembang karena adanya usulan penundaan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Permintaan itu pertama kali dihembuskan oleh dirinya.

"Seharusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu," ujar Bahlil saat refleksi akhir tahun Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menteri ESDM itu menegaskan ide penundaan Pilpres juga bukan permintaan dari Jokowi. Pertama kali orang yang menginginkan hal tersebut adalah dirinya sendiri.

"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi. Yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah Presiden, Waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tau juga kelihatannya ya," jelasnya.

Bahlil mengusulkan penundaan pilpres usai melihat kondisi perekonomian negara pasca pandemi Covid-19 yang belum membaik. Karenanya itu, skema perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden pun diusulkan dirinya.

"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain," jelasnya.

"Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya untuk negara," tutupnya.

Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.

Seperti diketahui, tudingan itu kembali mencuat setelah disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat buka suara soal penetapan tersangka terhadap dirinya. 

"Ya, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024), dikutip dari Tribun Solo.

Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat terhadap dirinya. 

"Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus nggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik," katanya.