Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memasang badan seusai Joko Widodo (Jokowi) dituduh mantan partainya, PDIP meminta menjadi presiden RI selama 3 periode. Padahal, seharusnya yang bersalah atas isu tersebut merupakan dirinya.

Bahlil mengatakan isu presiden 3 periode mulai berkembang karena adanya usulan penundaan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Permintaan itu pertama kali dihembuskan oleh dirinya.

"Seharusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu," ujar Bahlil saat refleksi akhir tahun Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menteri ESDM itu menegaskan ide penundaan Pilpres juga bukan permintaan dari Jokowi. Pertama kali orang yang menginginkan hal tersebut adalah dirinya sendiri.

"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi. Yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah Presiden, Waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tau juga kelihatannya ya," jelasnya.

Bahlil mengusulkan penundaan pilpres usai melihat kondisi perekonomian negara pasca pandemi Covid-19 yang belum membaik. Karenanya itu, skema perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden pun diusulkan dirinya.

"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain," jelasnya.

"Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya untuk negara," tutupnya.

Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.

Seperti diketahui, tudingan itu kembali mencuat setelah disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat buka suara soal penetapan tersangka terhadap dirinya. 

"Ya, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024), dikutip dari Tribun Solo.

Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat terhadap dirinya. 

"Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus nggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik," katanya. 

Jokowi bahkan mempersilakan untuk bertanya ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

"Tanyakan saja ke Ibu Mega. Atau tanyakan saja ke Mbak Puan,” jelasnya.

Respons PDIP

Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli angkat bicara atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.

Menurutnya bantahan tersebut jadi tertawaan, karena publik bisa menilai dari bukti-bukti yang sudah ada. 

"Bantahan Jokowi soal tidak ada permintaan 3 periode jadi bahan tertawaan publik. Karena publik sangat mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, seperti ada yang meminta secara resmi dan mengorkestrasi," kata Guntur Romli, Selasa (31/12/2024). 

Dan Jokowi sendiri, dikatakannya tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode menjabat presiden. Bahkan disebut-disebut menjadi 'orang titipan Jokowi' pada kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini.

Guntur lalu menerangkan wacana tiga periode pernah disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan PSI. 

"Serta oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian. Kemudian melalui Organ Relawan seperti Projo dengan acara berkedok Musra yang awalnya berniat mencari penerus Jokowi tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode," terangnya. 

Tak hanya itu, dikatakan Guntur wacana tersebut juga digaungkan deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung 3 periode dalam acara yang dihadiri Jokowi.

"Kedua pernyataan Jokowi bahwa orang-orang meminta 3 Periode seperti menampar dan menjerumuskan dia (akhir tahun 2019) hanya drama politik belaka yang menjadi tertawaan publik. Karena orang-orang itu sampai akhir periode Jokowi tetap menjadi orang-orang terdekat Jokowi bahkan disebut-sebut orang titipan Jokowi di kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini," jelasnya. 

Ia melanjutkan tidak adanya teguran dan sanksi dari Jokowi kepada mereka menunjukkan hal tersebut. Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka. 

"Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh," ungkapnya. 

Selanjutnya kata Guntur ada peran besar 'Orang Istana' dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan dengan alasan yang mengada-ada.

"Seperti Pandemi Covid 19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945 hingga Sidang Istimewa MPR. Pada akhirnya sepanjang tahun 2022, Jokowi tidak lagi menunjukkan sikap pura-pura antipati atau penolakan pada wacana 3 periode dengan berdalih 'ini negara demokrasi, suara dan aspirasi rakyat,'" kata Guntur. 

Publik lanjutnya, juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang di-framing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. 

"Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022," terangnya. 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, ditegaskan Guntur maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana 3 periode hanya menjadi bahan tertawaan publik.

"Karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini dan sudah diketahui secara luas oleh publik," tegasnya.