Terkait hal ini, Hasto menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah kebijakan baru yang diambil pemerintah. 

Hasto menyebut, pemerintahan sebelumnya, seperti di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga pernah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

"Efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Dia menuturkan, keterbatasan anggaran, bukanlah halangan pemerintah menjalankan program-programnya. 

Menurut dia, justru di sini dibutuhkan inovasi dari kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasto dalam hal ini mencontohkan keberhasilan kadernya Abdullah Azwar Anas saat memimpin Kabupaten Banyuwangi. 

Dengan keterbatasan anggaran, dia mampu berkembang berkat inovasi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Pernyataan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak-pihak yang melawannya dalam melakukan penghematan pengeluaran pemerintah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong Saya ingin dihentikan dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada," kata Prabowo.

Menurut Prabowo ada yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Bahkan ada birokrat yang sudah merasa seperti raja kecil di lembaganya.

"Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada," katanya.

Prabowo menjelaskan alasan melakukan penghematan anggaran belanja.

Prabowo ingin uang tersebut digunakan untuk memberi makan anak-anak dan juga untuk perbaikan sekolah.

Menurut Prabowo terdapat 330.000 sekolah di Indonesia. Uang hasil penghematan tersebut bisa digunakan untuk membangun 20 ribu sekolah.