TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Henry Indraguna, meminta pemerintah memastikan agar kebijakan subsidi di sektor energi diterapkan secara transparan agar tepat sasaran.

"Permasalahan utama adalah adanya mafia subsidi yang memanfaatkan sistem subsidi elpiji gas melon untuk kepentingan pribadi," kata Henry yang juga Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, melalui pesan tertulis, Kamis (13/2/2025)

Henry menawarkan langkah pemberantasan mafia subsidi.

Pertama, perlunya reformasi kebijakan subsidi LPG dengan mengubah sistem subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada target penerima yang berhak.

"Ini dapat membantu mengurangi inclusion error dan arbitrase yang sering terjadi dalam sistem subsidi LPG saat ini," jelas Henry.

Kedua, penajaman target sasaran.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Tingkatkan Pembangunan Jargas untuk Cegah Ketergantungan LPG Impor

Tentu, katanya langkah ini sudah dilakukan, namun harus terus di-update dengan mengumpulkan data yang valid dan akurat tentang kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Update data ini harus dilakukan berkala.

"Berikutnya, perlu dijajaki dan dicoba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitor distribusi LPG 3 kg ini secara real time," terangnya. 

Henry menjelaskan sejak era Presiden Joko Widodo, subsidi bahan bakar berupa LPG ini memang disikapi sebagai bentuk bantuan sosial.

Ini berbeda dengan era sebelumnya yang menempatkan subsidi sebagai investasi untuk mencapai masyarakat sejahtera.

"Zaman Pak Harto yang diisi teknokrat-teknokrat Golkar, lanjut ke Pak Habibie, Gus Dur, juga ibu Mega menempatkan subsidi bahan bakar, saat itu minyak tanah dan premium sebagai investasi, bukan bantuan sosial," urainya. 

Selama ini alur pembayaran subsidi gas LPG 3 kg diterimakan langsung kepada yang mendistribusikan.

Dengan mengubah pola subsidi dari subsidi produk menjadi subsidi langsung ke masyarakat, menurutnya otomatis akan mempersempit ruang gerak mafia distribusi LPG.