Emrus menilai, Prabowo harus melakukan analisis dan kajian untuk mempertimbangkannya.

"Saya pikir, Presiden Prabowo Subianto harus melakukan analisis, apakah itu memang urgent diganti atau tidak. Karena bagaimana pun Presiden Prabowo Subianto memperoleh data lebih banyak karena sebagai presiden, dia adalah pengguna data intelijen dan dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat," jelas Emrus.

"Oleh karena itu, saya pikir sebaiknya Istana melakukan suatu pengkajian, tentang apakah tingkat urgensitasnya sudah tinggi atau memang belum begitu urgent," paparnya.

"Kajian ini menjadi suatu landasan objektif, apakah memang Kapolri harus diganti atau menunggu waktu yang tepat misalnya," tambahnya.

Kajian dari Sudut Internal dan Eksternal

Emrus menambahkan, kajian mengenai dicopotnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dilakukan dari sudut internal dan eksternal.

Yakni, mempertimbangkan akseptabilitas (penerimaan) publik dan internal kepolisian, serta partai atau tokoh politik.

"Nah, untuk itu perlu dilakukan juga pengkajian dari sudut internal dan eksternal. Bagaimana tingkat akseptabilitas publik terhadap Kapolri kita saat ini dan bagaimana akseptabilitas di internal kepolisian terhadap kepemimpinan Listyo Sigit ini," tuturnya lagi.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/ Rizkianingtyas Tiarasari)