TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Suasana berbeda terasa saat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP), Kamis (18/9/2025). 

Para pimpinan dan anggota Baleg tampak terpukau mendengarkan pemaparan Ahmad Basarah, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Sturman Panjaitan. 

Ia didampingi Ketua Baleg Bob Hasan dan Wakil Ketua Iman Sukri. 

Hadir pula Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono serta perwakilan dari Alvara Institute sebagai narasumber.

Setiap narasumber diberi waktu maksimal 20 menit untuk menyampaikan materi. 

Namun, saat giliran Ahmad Basarah yang hadir sebagai akademisi, waktu tersebut nyaris tak terasa cukup. 

Ia memaparkan sejarah dan dinamika Pancasila secara mendalam, dari era Presiden Soekarno hingga masa Reformasi, dengan pendekatan historis dan hermeneutik.

Baca juga: Rapat dengan Baleg DPR, Basarah Usul RUU Pembinaan Ideologi Pancasila Berganti Nama Jadi RUU BPIP

Basarah menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga dan menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

Menurutnya, perjalanan Pancasila mengalami pasang surut di setiap era pemerintahan.

“Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat vital. Karena itu, kehadiran negara dalam membangun dan menyosialisasikan ideologi bangsa adalah hal yang mutlak,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa di masa Presiden Soekarno, telah ada lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan BPIP saat ini, yakni Lembaga Pembinaan Jiwa Revolusi. 

Lembaga tersebut aktif menyebarkan nilai-nilai ideologi bangsa.

Basarah juga mengulas perubahan paradigma terhadap Pancasila setelah jatuhnya Soekarno pada 1967. 

Ia menyebut, melalui TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967, pemerintahan Presiden Soeharto mengganti peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.